Iklan Banner Sukun
Peristiwa

HNTI Kumpulkan Nelayan Tradisional Lamongan

Sosialisai Permen-KP Nomor 18 Tahun 2021 oleh HNTI Lamongan, di Kantor Desa Paciran, Lamongan, Selasa (18/1/2022).

Lamongan (beritajatim.com) – Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia (HNTI) Lamongan menggelar kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 18 Tahun 2021 kepada masyarakat nelayan tradisional, utamanya nelayan rajungan di kabupaten Lamongan.

Permen-KP tersebut berisi tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Ketua Pembina HNTI Lamongan, Muchlisin Amar mengatakan bahwa laka laut antar nelayan dari berbagai jenis alat tangkap yang berbeda masih cukup sering terjadi.

Bahkan, laka ini kerap mengakibatkan terjadinya kerusakan berat seperti kapal nelayan yang pecah dan hancur dengan total kerugian yang cukup besar, khususnya para nelayan ukuran 5 GT ke bawah (nelayan kecil).

“Nelayan ku sayang, nelayan ku malang,” ucap Muchlisin Amar, menceritakan kondisi yang dialami oleh nelayan, di sela sela acara sosialisasi yang digelar di Kantor Desa Paciran, Selasa (18/1/2022).

Lebih lanjut Muchlisin menuturkan, sosialisasi Permen-KP ini sangat penting dilakukan karena memuat 58 pasal aturan, terutama yang berkaitan dengan zonasi area tangkapan nelayan kecil dan nelayan 30 GT ke atas.

“Permen ini sangat rinci dan semua sudah diatur dengan sangat detail, sehingga kalau ini diterapkan oleh masyarakat nelayan pasti bisa meminimalisir tingkat laka laut yang kerap menelan korban, baik secara material maupun nyawa nelayan itu sendiri,” terangnya.

Oleh sebab itu, Muchlisin berharap, kepada pihak-pihak yang berwenang, mulai dari Pemerintah, DPR, hingga pelaku usaha perikanan agar bisa menfasilitasi dan terus menggencarkan sosialisasi Permen-KP ini.

“Harapannya, penerapan zonasi area tangkap ini bisa menjadi solusi agar tidak terjadi benturan yang mengarah ke kekerasan fisik antar nelayan, dari berbagai jenis alat tangkap yang berbeda,” harapnya.

Tak hanya itu, Muchlisin juga menuturkan, selama ini pihak Polairud Lamongan sebagai satu-satunya pengawas dan pengadil dinilai masih kurang memadai jika dilihat dari segi kuantitasnya.

Menurutnya, jumlah tenaga Polairud tak berimbang jika dibandingkan dengan nelayan yang berjumlah ribuan dan memiliki alat tangkap yang cukup beragam. Apalagi, cakupan wilayah laut yang menjadi tanggung jawab Polairud pun sangat luas.

Muchlisin menambahkan, jika HNTI mengajak kepada masyarakat nelayan agar terus meningkatkan kesadarannya dalam menerapkan aturan yang sudah ada saat melakukan aktivitas melaut.

“Pentingnya menekankan sosialisasi Permen-KP ini agar para nelayan bisa lebih memahami aturan, sehingga aturan bisa diterapkan dengan baik dan benar saat melaut, tanpa harus gontok-gontokan mengenai perbedaan jenis alat tangkap yang digunakan,”

Terakhir, jika persoalan perbedaan antar nelayan ini tak tertangani dengan baik, maka bisa menimbulkan kerawanan atau konflik sosial di laut,

“Kalau sudah konflik di laut, ya ujung-ujungnya konflik itu dibawa ke darat, dan itu akan sangat disayangkan. Semoga nelayan Lamongan tetap rukun, walau berbeda-beda alat tangkapnya,” pungkasnya. [riq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar