Peristiwa

HMI Sumenep Demo DPRD, Tolak Pasal Penghinaan Presiden

HMI Sumenep demo ke DPRD untuk menolak pasal kontroversial RKUHP (foto: Temmy)

Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep berunjuk rasa ke DPRD setempat. Mereka mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), terutama pasal-pasal yang menuai kontroversi.

Para mahasiswa membentangkan poster-poster bertuliskan protes. Di antaranya, ‘Kami tak butuh janji palsu’, ‘Jika RKUHP isinya koruptor dihukum mati, kami setuju’, ‘Semua Bisa Jadi Tahanan Kalo DPR Tak Turun Tangan’. Selain itu, mahasiswa juga membentangkan spanduk putih panjang bertuliskan tagar #Semuabisakena#semuadibungkam.

Korlap aksi, Khodaifi menilai ada sejumlah pasal kontroversi dalam RKUHP. Di antaranya Pasal 218 – 219, soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Pasal 240 soal penghinaan terhadap pemerintah. Selain itu juga pasal 256 tentang penyelenggaraan unjukrasa dan demonstrasi tanpa izin, serta penghinaan terhadap kekuatan umum dan lembaga negara pada Pasal 351-352.

HMI Sumenep demo ke DPRD untuk menolak pasal kontroversial RKUHP (foto: Temmy)

“Sampai saat ini, pasal-pasal kontroversi dalam RKUHP itu tidak ada kejelasan dari Pemerintah dan DPR RI. Padahal kabarnya akan disepakati bulan Juli ini,” katanya, Kamis (07/07/2022).

Ia menandaskan, dengan adanya pasal-pasal kontroversi itu, HMI Sumenep mendesak DPRD secara kelembagaan ikut melakukan penolakan bersama-sama masyarakat dan mahasiswa.

“Kami minta pimpinan DPRD Sumenep menyampaikan pada DPR RI, bahwa masyarakat dan mahasiswa menolak pasal kontroversi itu,” tandasnya.

Ia menuntut agar pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang draf RKUHP. Eksekutif dan legislatif juga didesak untuk terbuka saat melakukan pembahasan pasal demi pasal dengan melibatkan partisipasi rakyat. “Hapus juga pasal-pasal yang akan membunuh kebebasan demokrasi untuk melindungi kekuasaan,” teriaknya.

Massa kemudian ditemui Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir di depan pintu gerbang, sambil duduk lesehan. Hamid mengaku mengapresiasi masukan mahasiswa. Ia pun sepakat untuk melakukan penolakan atas pasal kontroversi yang disuarakan mahasiswa.

“Kami, Ketua DPRD Sumenep bersama HMI Komisariat Paramadina menolak RKUHP yang menuai kontroversi di masyarakat. Ini hak demokrasi rakyat di negara kesatuan RI,” tandasnya.

Ia mengaku siap untuk membawa aspirasi para mahasiswa itu ke DPR RI. “Ini amanah dari adik-adik mahasiswa. Jadi pasti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya. [tem/but]


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar