Peristiwa

Kisah Mohammad Hatta (2)

Hatta Percaya Demokrasi Politik Tidaklah Cukup…

Mohammad Hatta (foto/wikipedia)

Jember (beritajatim.com) – Mohammad Hatta rutin memberikan kursus kader PNI-Pendidikan, di Jakarta dan Bandung, masing-masing tiga hari sepekan. Pulang dari Belanda, ia berkeliling memberikan pidato di berbagai tempat, termasuk perguruan tinggi Islam di Padang.

Di Jawa, Hatta mendapat sambutan hangat dari publik. Bahkan aktivitas mendidik ini dilakukannya saat berada dalam pembuangan di Boven Digul. Ia memberikan pelajaran filsafat dan ekonomi kepada masyarakat, selain menulis analisis untuk media Pemandangan.

Dari Hatta, kita memahami, bahwa ideologi politik dan ekonomi berjalan beriringan. Mungkin latar belakang keluarganya yang membentuk pemahamannya. Dia dilahirkan dari pasangan Muhammad Djamil dan Saleha.

Sang ayah berasal dari keluarga ulama. Kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman, adalah ulama besar di Surau Batu Hampar. Sementara sang ibu berlatar belakang keluarga saudagar. Kelak, masalah keagamaan dan ekonomi menjadi titik perhatian Hatta ketika menjalani karir politik, selain masalah demokrasi.

Hatta sudah tertarik dengan dunia pergerakan sejak sekolah di MULO. Ia aktif di Jong Sumatranen Bond, sebuah organisasi pemuda Sumatera, sebagai bendahara di Padang. Di Jakarta, saat menempuh pendidikan di Prins Hendrik School, sebuah sekolah perdagangan tingkat menengah, ia juga menjadi bendahara organisasi primordial tersebut. Hatta banyak berguru pada Haji Agus Salim saat di Jakarta.

Tahun 1921-1932, Hatta memilih belajar ekonomi di Handels Hogeschool dan Economische Hogeschool di Belanda. Di negeri tersebut, semangat perlawanan Hatta terhadap kolonialisme Belanda terbentuk melalui organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia banyak belajar dari Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, maupun Tjipto Mangunkusumo.

Tahun 1926, Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Di sinilah, awal pergersekannya dengan kaum Komunis. Didukung Sutan Sjahrir, Hatta berkonflik dengan kelompok Komunis yang berniat menguasai Perhimpunan Indonesia.

Namun, Hatta dan Sjahrir kalah. Mereka digulingkan dari kepengurusan organisasi. Kedua orang itu lantas memimpin Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan yang menekankan diri pada pendidikan kader politik.

Saat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta menegaskan sikapnya sebagai antipenjajah, dan menunjukkan adanya persoalan ekonomi di balik penjajahan terhadap Indonesia. Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi sebagai bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Pengaruh demokrasi sosial yang dipelajarinya saat di Belanda, membuat Hatta bersikap kritis terhadap kapitalisme. Dalam pidatonya saat menerima gelar doktor kehormatan di Universitas Gajah Mada, 27 November 1956, ia menyatakan: ‘di mata perekonomian kapitalis yang datang menyerbu, Indonesia merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasinya didasarkan dua faktor yang menguntungkan, yaitu tanah yang suburu dan upah buruh yang murah.’

Kapitalisme yang eksploitatif terhadap manusia, menurut Hatta, tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus berlaku pula demokrasi ekonomi,” katanya.

Dalam konsepsi Hatta, demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi ekonomi di dalamnya, harus didasarkan pada rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar