Peristiwa

Harganas di Tengah Pandemi, Suami ‘Nganggur’ Rawan KDRT

foto/ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – 29 Juni merupakan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Tahun 2020 ini momen Harganas dialami dengan cukup berbeda, yakni ditengah perjuangan negara dan masyarakat melawan pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, ternyata momen Harganas 2020 ini cukup membutuhkan sorotan dan perhatian khusus, bagaimana ketahanan keluarga-keluarga Indonesia sebagai tonggak negara di tengah pandemi ini?

Terkait hal itu, Dr. Andriyanto, SH, MKes. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK) Pemprov Jatim mengatakan bahwa ketahanan keluarga Indonesia cukup teruji.

“Ditengah pandemi ini,   momen Harganas, ini menjadi refleksi bagimana keluarga kita bertahan dan bisa saya katakan bahwa ketahanan keluarga Indonesia cukup teruji,” ujar Dr Andriyanto kepada beritajatim.com, Senin (29/6/2020).

Ketahanan yang ‘teruji’ pun merujuk pada keluarga Indonesia ditengah pandemi melalui banyak ujian. Pasalnya adanya kemungkinan terjadinya baby boom atau fenomena kelahiran besar besaran dari kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan persoalan pengendalian penduduk.

Di Jawa Timur sedang terdapat trend drop out kontrasepsi atau pemutusan program KB, bahkan dari data BKKBN pada awal tahun 2020, Januari terdapat 5.869.217 pengguna KB.

Namun pada Februari drop out sebesar 1,32 persen atau 77.077. Pada Maret drop out terjadi sebesar 4,6 persen atau 278.236. Sedangkan pada April drop out mencapai 7,7 persen atau setara dengan 414.708. Selain itu, Ia juga menyoroti angka drop out KB, yang bahkan di Sampang mencapai hampir 20 persen.

Selain itu data P3AK juga menyebutkan bahwa juga terjadi peningkatan kehamilan yakni dari 7.800.000 juta jumlah pasangan usia subur, didapatkan data yang hamil hingga April 2020 sebanyak 227.000, sekitar 2.9 persen.

“Padahal kalau tahun 2019, sampai april jumlah kehamilan tidak sampai 227.000 jadi ada kenaikan sekitar 8.58 persen. Dikhawatirkan akan terjadi baby boom, dengan kenaikan hampir 10 persen ini kenaikan yang cukup lumayan, mungkin kalau 1 tahun tidak seberapa ya, kalau pandemi ini lebih dari 1 tahun bisa saja kenaikan menjadi lebih tinggi,” tukas Dr Andriyanto.

Disisi lain, kehamilan yang tidak diinginkan pun memicu berbagai dampak destruktif lainnya, seperti kerentanan ekonomi keluarga, yang berimbas pada kecukupan gizi anak juga menjadi berkurang, maka persoalan stunting, hingga kematian ibu dan bayi juga muncul.

Dr Andriyanto pun mengatakan bahwa di aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan kekerasan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2020 hingga pertengahan Juni mencapai 613 kasus.

“Kekerasan tertinggi itu kan kekerasan seksual sebanyak 40 persen dan 60 persen kejadiannya di rumah tangga. Jadi ini keluarga kita cukup juga teruji,” ujarnya.

Kekerasan pada rumah tangga ini salah satu faktor pemicunya adalah kerentanan ekonomi keluarga. Terlebih di masa pandemi banyak kasus karyawan yang di PHK dan dirumahkan.

“Ini bisa memicu ketidakharmonisan keluarga, perempuan dengan suami menggangur beresiko 1.36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual,” tutur Dr Andriyanto.

Dr. Andriyanto, SH, MKes

Selain itu dari survey yang dilakukan P3AK terdapat data bahwa hanya 32 persen anak yang didampingi belajar orang tua saat studi from home ditengah pandemi ini. Ini menjadi catatan juga bahwa Harganas di 2020 ini cukup membutuhkan perhatian.

Ia pun menegaskan bahwa banyak sekali data yang mengsyaratka ketahanan keluarga Indonesia butuh perhatian, dan Harganas ini momentum supaya tidak terjadi ledakan penduduk, tidak terjadi kekerasan keluarga, dan sebagainya.

“Caranya mungkin yang pertama pada pasangan usia subur untuk tidak berhenti memakai alat kontrasepsi untuk mengurangi peluang kehamilan yang tidak diinginkan,” tukasnya.

Ia pun memastikan bahwa bersama sama dengan BKKBN untuk terus memberikan pendampingan dan pelayanan KB agar menstimulus pasangan usia subur untuk tetap melakukan kontrasepsi.

“Kami tetap menghimbau agar bidan dan petugas KB tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan penyesuaian sesuai protokol kesehatan. Terus memberikan pelayanan, memang keinginan kami bersama BKKBN, bidan dan petugas KB lah yang datang ke masyarakat, tapi insyaallah petugas KB kita cukup aktif,” paparnya.

“Yang paling penting adalah jangan hamil dulu, mungkin ini seolah olah menabrak hak asasi tapi ini penting, karena ditengah pandemi ini ibu hamil sangat beresiko. Dengan menjaga diri dari kehamilan tidak diinginkan harapannya Keluarga Indonesia menjadi keluarga yang tangguh,” tambah Dr Andriyanto yang juga Ahli Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi) dan Ahli Gizi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.[adg/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar