Peristiwa

Gubernur Khofifah Sebut Bojonegoro Sudah Layak Darurat Bencana

Bojonegoro (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kabupaten Bojonegoro sudah layak diterapkan berstatus darurat bencana. Hal itu menyusul hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi selama dua hari. Dengan adanya kejadian tersebut maka Pemkab Bojonegoro menjadi ujung tombak bagi warga yang terdampak.

“Karena daerah yang terdampak sebanyak 12 kecamatan, 44 desa dan 1.300 rumah lebih baik yang rusak ringan hingga rusak berat. Jadi ini sudah memenuhi kualifikasi menjadi situasi darurat,” ujarnya saat meninjau rumah warga yang roboh akibat diterjang angin puting beliung, di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Selasa (12/11/2019).

Dengan adanya penetapan status darurat bencana ini, maka lanjut Khofifah, Pemprov Jatim bisa turut membantu warga yang menjadi korban dengan menggunakan dana tak terduga. “Dengan ketetapan itulah bantuan tak terduga bisa dikeluarkan sesuai dengan surat pengajuan dari Pemkab Bojonegoro. Jadi pengeluaran anggaran harus ada alasan untuk bisa memberi legalitas,” ungkapnya.

Selain itu, Khofifah juga menekankan kepada Pemkab Bojonegoro untuk mengantisipasi adanya ancaman bencana yang akan terjadi selama transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Menurutnya, informasi dari BMKG ada kecenderungan cuaca ekstrim karena masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Salah satunya angin puting beliung, angin puting beliung disertai hujan maupun hujan dengan intensitas tinggi.

“Untuk menyikapi kondisi seperti ini yang perlu kita lakukan dengan menguati konstruksi bangunan tempat tinggal masyarakat, yang kedua cuaca ekstrim ini harus diantisipasi maka BPBD di daerah sedianya bisa membangun komunikasi secara real time dengan BMKG,” jelasnya.

Dari hasil tinjauan yang dilakukan, dia menyebut bahwa rumah roboh yang menjadi korban angin puting beliung itu sudah tidak layak huni. Maka dengan itu, Pemkab Bojonegoro bisa melakukan pendataan sebagai penerima program rumah tinggal layak huni di tahun 2020. “Jika rumah ini belum masuk dalam pendataan program rumah tinggal layak huni maka di tahun 2020 harus sudah masuk,” tegasnya.

Sementara Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk menaikkan status Bojonegoro menjadi darurat bencana. “Sedang proses, pada tanggal 10 November lalu kami sudah melakukan rapat untuk menetapkan darurat,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, dari data yang dihimpun BPBD Kabupaten Bojonegoro kerugian akibat angin kencang yang melanda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 9 dan 11 November 2019 yakni untuk tanggal 9 Nopember kerugian mencapai Rp 1 miliar dan pada tanggal 11 November Rp1,9 miliar.

“Dari dua kejadian tersebut terjadi di 44 Desa 12 Kecamatan mengakibatkan kerugian 1.377 rumah dan 23 fasilitas umum mengalami rusak ringan sampai dengan berat,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Umar Ghoni. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar