Peristiwa

GJT Tetap Tak Boleh Beroperasi, Bongkar Muat Batubara untuk Habiskan Stok

Aparat Kepolisian Saat Apel Pengamanan Dermaga Bongkar Muat Gresik Jasa Tama (GJT)

Gresik (beritajatim.com) – Sesuai keputusan dalam rapat DPRD Gresik pada Selasa (18/8/2020), PT Gresik Jasa Tama (GJT) tetap tak boleh beroperasi. Namun, pasca keputusan itu ada pihak yang berupaya melunakkan hati warga.

Bahkan, Ketua DPRD Gresik, Polres Gresik, dan Wakil Ketua Komisi I mendatangi rumah warga untuk berunding. Sebab, informasi yang beredar ada dua tongkang yang terlanjur bersandar. Saat pertemuan dengan warga, mereka langsung menolak permohonan izin bongkar muat batu bara dua tongkang itu.

Mereka juga meminta pihak GJT yakni Rudi yang datang langsung minta izin ke warga. Bukan lewat perantara lain melalui Ketua Dewan atau Kapolres Gresik. Setelah gagal ada kesepakatan, pihak GJT melalui aparat kepolisian mencoba melobi warga lagi. Ada dua orang polisi yang datang ke rumah salah seorang warga. Karena hal ini menyangkut kepentingan warga.

Salah satu warga yakni Munir pemilik rumah yang berdekatan dengan lokasi bongkar muat GJT, tepatnya di Jalan RE.Martadinata Gresik memanggil warga lain. Tuntutannya tetap sama warga menolak GJT beroperasi lagi
“Warga sesuai kesepakatan tetap menolak GJT beroperasi lagi. Sebab, sudah keputusan bersama saat rapat di DPRD Gresik dua hari lalu,” ujar Munir, Rabu (19/8/2020).

Sementara di pantauan di lapangan, pintu masuk PT GJT tetap dijaga aparat kepolisian. Selain aparat, keamanan security GJT juga ada di sana. Aktivitas tergolong sepi. Begitu pula truk truk yang biasa melintas di Jalan RE Martadinata Gresik, karena memang tidak ada bongkar muat. Tapi, sejumlah truk kosong yang biasa mengangkut batubara masih terlihat.

Terkait dengan ini, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat dihubungi beritajatim.com menuturkan, pihaknya menyepakati keputusan bersama. Tapi, kapal tongkang yang sandar cuma untuk menghabiskan stok.

“Kapal sandar itu cuma menghabiskan stok batubara. Karena itu, kami minta izin ke warga setelah itu berhenti sesuai keputusan,” tuturnya. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar