Peristiwa

Gelar Aksi Damai, PMII Sidoarjo Tolak UU Cipta Kerja

Sidoarjo (beritajatim.com) – Undang-undang Cipta Kerja terus mendapatkan penolakan. Kali ini, sekitar 50 aktivis mahasiswa dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) melakukan aksi damai dengan mengambil tema “Bersholawat Bersama” di depan gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2020).

Aksi damai ini yang dipimpin oleh Ketua PC PMII Sidoarjo M. Burhanul Muklasoni ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa juga melakukan orasi penolakan. Para demonstran ini juga ditemui oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman yang didampingi anggota Fraksi PKB Dhamroni Chudlori.

Kata M. Burhanul, aksi demo lanjutan ini sebagai bentuk komitmen penolakan adanya UU Cipta Kerja. “Kita juga berharap agar pemerintah pusat segera menerbitkan Perpu sebagaimana bentuk perlindungan kepada masyarakat dari UU Cipta Kerja ini,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman menegaskan akan meneruskan aspirasi dari aksi damai PMII Sidoarjo ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo agar menjadi sebuah atensi untuk diperhatikan. “Karena aspirasi penolakan UU Cipta Kerja ini bukan hanya di Sidoarjo, tapi di seluruh Indonesia. Dengan begitu nantinya akan dapat sebagai bahan pertimbangan,” tandasnya.

Di Sidoarjo sendiri, sambung dia, aksi penolakan UU Cipta Kerja ini sudah yang ketiga kalinya. “Untuk penyampaian ke pusat, kemungkinan minggu depan akan kami laksanakan,” janji politisi PKB asal Sedati itu.

Setelah aksi dan pertemuan di lapangan, juga dilakukan komitmen bersama yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Ketua PC PMII Sidoarjo. [isa/suf]

Berikut isi komitmen :

1. Bersama-sama untuk selalu menjaga kondusifitas, kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

2. Bersama-sama komitmen untuk menolak UU Cipta Kerja karena tidak mencerminkan dan tidak berazaskan ideologi Pancasila terutama sila ke 5, serta lebih mementingkan kemaslahatan korporasi dan pihak oligarki daripada kemaslahatan buruh dan rakyat, terutama dalam hal ketenagakerjaan, lingkungan, sumber daya alam dan pendidikan.

3. Bersama-sama komitmen untuk memikirkan dan menjalankan langkah-langkah konkrit dalam menangani dan menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

4. DPRD Sidoarjo akan terus melibatkan OKP, ormas, pemuda, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya tentang kebijakan ataupun peraturan daerah dan permasalahan yang muncul demi kemaslahatan masyarakat banyak serta selalu membuka diskusi publik dalam proses perancangan, pengajuan ataupun pengesahan.





Apa Reaksi Anda?

Komentar