Peristiwa

Forwas Sidoarjo Turun Jalan Tolak Disahkannya RKUHP

Sidoarjo (beritajatim.com) – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) melakukan aksi turun jalan menolak disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di bawah Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo Kamis (26/9/2019)

Dalam RKUHP ada sejumlah pasal dianggap mengancam kebebasan pers. Bukan hanya ditunda, Pers Indonesia secara tegas satu suara, menolak dan menggugat pasal-pasal bermasalah tersebut.

Ketua Forwas Eko Wibowo Yudho mengatakan, sedikitnya ada 10 pasal ‘ngawur’ yang dinilai mengancam kebebasan pers. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun DPR harus menghapus pasal-pasal bermasalah tersebut.

“Bagaimana pers bisa bekerja kritis dalam mengontrol kerja pemerintah bila dibenturkan dengan aturan sentimen dan pasal-pasal penghinaan?” katanya.

Eko menyebut, pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi yang artinya pers diposisikan sejajar dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai representasi rakyat dalam mengontrol kinerja pemerintah.

Selain menolak RKUHP, Forwas juga mendesak penindakan terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang bertugas di sejumlah daerah di Indonesia dalam meliput aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.

“Kami meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak para oknum polisi yang tidak mengerti Undang Undang Pers ini,” pinta reporter SCTV itu.

Eko menjelaskan, pasal-pasal dalam RKUHP yang dinilai mengancam kebebasan pers:

Pasal 219 RKUHP mengancam pidana maksimal 4 tahun 6 bulan atau pidana denda bagi setiap orang yang menyiarkan tulisan atau gambar berisi penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden.

Anggota Forwas menggelar teatrikal soal tindakan represif yang dilakukan oleh aparat pengaman demonstrasi dan matinya kebebasan pers.

Pasal 240 RKUHP juga mengatur hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda kepada orang yang menghina pemerintah hingga mengakibatkan kerusuhan.

Penyiaran Berita Bohong Pasal 262 RKUHP menyebut setiap orang yang menyebarluaskan berita bohong dapat dipenjara 4 tahun penjara. Selain itu, pasal 263 menyatakan pihak yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan dan bisa menyebabkan keonaran di masyarakat dipenjara maksimal 2 tahun.

Penghinaan Pengadilan Pasal 281 RKUHP mengatur mengenai tindakan penghinaan terhadap pengadilan atau contemp of court. Dalam pasal itu diatur bahwa seseorang bisa dipenjara selama setahun apabila bersikap tidak hormat, atau tidak berpihak kepada hakim.

Seseorang diancam hukuman serupa apabila merekam dan mempublikasikan sesuatu yang dianggap mempengaruhi independensi hakim di pengadilan.

Penghinaan Agama, Lembaga Negara dan Pencemaran Nama Baik Pasal 304 RKUHP mengancam penjara 5 tahun bagi orang yang melakukan penistaan agama di depan umum. Pasal 353 mengatur penghinaan terhadap penguasa atau lembaga negara dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan. Lalu pasal 440 mengatur soal pencemaran nama baik dengan pidana 9 hingga 1,5 tahun bulan penjara.

Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Pasal 450 RKUHP mengatur mengenai pejabat pemerintah yang menyebarkan informasi rahasia diancam dengan hukuman 1 tahun penjara. Sementara Pasal 451 mengatur mengenai ancaman hukuman 2 tahun penjara bagi orang yang memberitahukan rahasia perusahaan. (isa/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar