Peristiwa

Forkot Gresik: Kawasan JIIPE Belum Memberi Manfaat

Gresik (beritajatim.com) – Kalimat JIIPE yes dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) no, ibarat dua mata pedang yang tak bisa dipisahkan. Saat perwakilan Forum Kota (Forkot) Gresik melakukan audensi terkait penolakan kawasan industri tersebut ke Kepala Inspektorat Pemkab Gresik Edy Hadisiswoyo.

Haris S Fakih selaku perwakilan Forkot Gresik menuturkan, kawasan JIIPE yang akan dinaikkan statusnya menjadi KEK belum mampu memberikan manfaatnya kepada masyarakat.

“Dari evaluasi serta investigasi yang kami lakukan di beberapa desa di ring satu. Masih banyak tenaga kerja yang berasal dari luar,” ujarnya, Kamis (13/02/2020).

Masih menurut Haris, selain persoalan diatas. Permasalahan yang lain adalah mengenai lahan di kawasan JIIPE. Sebab, ada beberapa tanah kas desa (TKD) yang belum jelas. Kendati sudah dilakukan tukar guling menjadi kawasan industri.

“Sampai saat ini belum ada dokumentasi serta legalitasnya,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Pemkab Gresik yang juga Kordinator Rekomendasi KEK, Edi Hadisiswoyo menyatakan terkait dengan itu semua yang perlu digarisbawahi adalah dari pihak pengusul. Yakni, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelolah JIIPE. Pihaknya hanya memberikan persetujuan asal semua persyaratan dipenuhi.

“Yang perlu digarisbawahi disini adalaj status tanah. Sebab, pernah ada kejadian di salah satu kawasan industri setelah disetujui ada permasalahan,” ungkapnya.

Secara terpisah Humas Java Integrated Industry Port and Estate (JIIPE) Mifti Harris mengatakan, terkait dengan ini pihaknya masih menunggu proses pengajuan KEK ke Pemkab Gresik.

“Kami belum bisa berbuat apa-apa karena masih menunggu proses persyaratan yang telah diajukan ke Pemkab Gresik,” tandasnya. (dny/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar