Peristiwa

Fahri Minta Birokrasi Penanganan Bencana Disederhanakan

Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah perlu ada revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Mengingat, gempa juga terjadi di Sulawesi Tengah, Banten, Lampung, dan Sukabumi. “DPR minta pemerintah untuk pertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak. Waktu itu bencana masih terjadi di Lombok dan Sumbawa, serta seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan dalam pemulihan gempa NTB,” kata Fahri, Rabu (23/1/2019).

Hal itu diungkapkan Fahri saat rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, dengan kepemimpinan yang lebih solid yang memastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.

Politikus PKS itu juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa lombok dan sumbawa dengan mematsikan program dan sumber pendanaannya.

“Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang,” sambung legislator dapil NTB itu.

Fahri juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah diharapkan dapat mengatur agar huntara jadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen.

“Koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana. Timwas DPR RI mendukung penuh segala upaya guna mempercepat pembangunan daerah pasca bencana,” katanya. (hen/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar