Peristiwa

DPRD Surabaya Desak Pemkot Gratiskan Rapid Test Peserta UTBK Tanpa Syarat

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendesak agar Pemkot Surabaya menggratiskan rapid test bagi seluruh peserta UTBK tanpa syarat.

Pasalnya, saat ini baru warga Surabaya berstatus MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) saja yang bisa rapid test gratis sebagai syarat peserta UTBK

“Siswa SMA dan siswa SMK lulusan angkatan 2020 yg dikenal ‘Angkatan Corona’ ini lagi-lagi harus diuji. Sebelumnya mereka tidak bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan kakak kelas mereka, misalnya wisuda, pelepasan dan rekreasi bareng seangkatan. Tidak bisa menikmati proses belajar mengajar bersama teman dan guru di sekolah. Anak juga kehilangan momen dan waktu bermain dengan teman-temannya. Sekarang mereka juga dikejutkan lagi dengan aturan yang mendadak untuk mewajibkan rapid tes atau swab tes sebagai syarat UTBK,” papar Reni.

“Dari banyaknya pengaduan yang masuk ke saya dan dinamika di media sosial serta respon publik, warga, orang tua dan respon peserta yang dirasakan adalah kebijakan ini adalah kebijakan yang mendadak. Kebijakan yang mendadak ini tentunya membawa persoalan baru, diantaranya menimbulkan keresahan. Peserta UTBK semestinya mendapatkan suasana yang kondusif, tenang dan fokus untuk mempersiapkan ujian yang akan berlangsung. Dengan adanya kebijakan tersebut, orangtua dan anak menjadi kaget dan resah. Ini tentunya menjadi hal yang kurang baik bagi anak-anak. Kita sebagai orang dewasa dalam mengambil kebijakan kurang memperhatikan suasana hati anak-anak kita yang tengah memperjuangkan mimpinya untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan,” tambah politisi PKS ini.

Rapid test jelang UTBK di UB Malang.

Reni pun memastikan jika dirinya memahami alasan dari Pemkot Surabaya untuk mewajibkan rapid tes atau swab test untuk mencegah penyebaran covid-19, utamanya demi kesehatan dan keselamatan bersama memiliki maksud yang baik. “Namun, maksud yang baik tentunya harus diimplementasikan pada tahapan dan langkah yang baik pula. Kebijakan tidak seharusnya menimbulkan masalah baru yang meresahkan,” tegasnya.

“Dalam kondisi pandemi, kebijakan ini menambah beban pengeluaran tambahan bagi warga. Pemkot memang akan memberikan rapid test gratis bagi peserta yang MBR dan bidik misi yang berKTP Surabaya. Perlu diingat kebijakan ini juga berdampak bagi peserta UTBK dari daerah lain Kita mungkin berharap pemerintah daerah lainnya juga mengratiskan pelaksanaan rapid test bagi peserta yang tidak mampu. Namun kebijakan ini sendiri dikeluarkan secara mendadak, pemerintah daerah lain mesti berkejaran dengan waktu untuk mengantisipasi kewajiban rapid test sebagai syarat UTBK di Surabaya,” lanjut Reni.

Jika perencanaan matang, Reni melihat biaya tes tidak perlu dibebankan ke peserta ujian. “Karena pemkot mampu menyiapkan melalui APBD untuk semuanya bukan hanya untuk MBR dan bidik misi saja. Sosialisasi dan teknis tes bisa diatur dalam suasana yang kondusif, anak tetap nyaman tidak resah. Pemda selain Surabaya juga bisa mempersiapkan untuk warganya,” pungkas Reni.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar