Peristiwa

Belum Kantongi Izin

DPRD Minta Pembangunan Perum Taman Tirta Malang Dihentikan

Malang (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Malang meninjau langsung pembangunan Perumahan Taman Tirta yang ada di Desa Ngenep, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Rabu (7/10/2020).

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menegaskan, kedatangan Dewan usai adanya keluhan dan protes dari warga sekitar terhadap pembangunan perumahan yang ditengarai tidak mengindahkan persoalan lingkungan.

Sidak DPRD ditempat itu, juga juga didampingi langsung pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPUSDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

“Kami di Komisi III langsung datang ke lokasi dengan menghadirkan juga instansi terkait. Tadi pihak Kecamatan Karang Ploso, Kepala Desa Ngenep, BPD Ngenep, dan aliansi masyarakat yang menolak kita hadirkan semua,” tegas politisi Ziaul Haq, Politisi Partai Gerindra itu.

Kata Zia, hasil sidak tersebut, pembangunan harus dihentikan. Selain tidak memiliki izin secara lengkap hanya izin lokasi, pembangunan berdekatan dengan sumber umbulan Ngenep. Padahal sesuai aturan minimal 200 meter tidak boleh ada aktivitas pembangunan, tapi di lokasi sangat berdekatan dengan sumber. Apalagi sumber berada di bawah lokasi pembangunan.

“Jika tidak dihentikan bisa mengancam hajat hidup masyarakat karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Di lokasi juga ditemukan adanya peninggalan situs sejarah peninggalan zaman dahulu. Makanya harus berhenti,” paparnya.

Zia melanjutkan, sebenarnya DPRD bersama Pemkab Malang tidak menghalangi siapapun untuk investasi, tapi harus mematuhi aturan yang ada.

“Fungsi dewan menjembatani aspirasi masyarakat, mereka tak ingin sumbernya nanti terancam atau tercemar limbah. Jika diteruskan ujung-ujungnya yang dirugikan ya masyarakat. Harapan saya juga ada ketegasan dari pemerintah desa, kecamatan, dan perizinan menutup sampai semua clear,” bebernya lagi.

Terpisah, Plt Kadis LH Kabupaten Malang, Ir. Bachrudin menlanjutkan jika pihak perumahan belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Padahal itu merupakan syarat wajib pengembang sebagai rekomendasi salah satu izin.

“Pengembang belum memiliki dokumentasi UKL UPL, harusnya mereka mematuhi mekanisme aturan perizinan. Apalagi di lokasi juga ada sumber mata air, DLH merekomendasikan pengembang bisa mematuhi dan tertib aturan sehingga pelaksanaan investasi bisa berjalan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Penyelamatan Sumber Umbulan Ngenep, Suwardi menambahkan, awalnya masyarakat, BPD, dan lembaga desa lainnya hanya menanyakan legalitas izin pengembang perumahan. Karena masyarakat khawatir pembangunan bisa mengancam sumber mata air warga Desa Ngenep. Tapi protes mereka tidak ditanggapi.

“Karena protes kami tidak ditanggapi oleh pihak desa dan kepala desa, kami pun mengadu ke DPRD. Dengan adanya peninjauan, masyarakat punya harapan ada ketegasan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat,” beber Suwardi yang juga menjadi salah satu anggota BPD Ngenep ini.

Sejauh ini pengembang hanya sekali menyampaikan kepada BPD melalui surat meminta izin memasukkan alat berat. Setelah itu tidak ada komunikasi kembali pada warga.

“Cuma sekali itu saja, saat pengembang minta izin memasukan alat berat. Tiba-tiba langsung mengerjakan pembangunan, tiap kali masyarakat menanyakan tidak ada jawaban. Kepala desa juga sama, tidak pernah merespon keluhan masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, masyarakat Desa Ngenep, melakukan aksi damai bentangkan kain putih dengan dibubuhi ratusan tanda tangan menolak adanya pembangunan Perumahan Taman Tirta. Mereka tak ingin pembangunan tersebut mengancam sumber mata air karena pembangunan tersebut berdekatan dengan lokasi sumber dan penemuan situs purbakala. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar