Iklan Banner Sukun
Peristiwa

DPRD Magetan Desak Pemkab Sounding Pemerintah Pusat untuk Dapat Alokasi Vaksin PMK

Komisi B DPRD Magetan saat RDP dengan Disnakan.

Magetan (beritajatim.com) – Pemanfaatan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Magetan terkesan lelet. Komisi B DPRD setempat mendesak Pemkab Magetan, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan, memercepat pencairan agar segera dimanfaatkan peternak yang terdampak PMK saat ini.

Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Gaguk Arif Sujatmiko pemanfaatan BTT sudah ada dasar dari SK Gubernur Jawa Timur soal darurat bencana wabah PMK. “Jadi tunggu apa lagi? Kenapa lambat pencairannya,” kata Gaguk, Senin (20/06/2022).

Gaguk ingin dalam pemanfaatan BTT nanti, jangan hanya normatif untuk pembelian obat saja. Dia ingin agar juga dianggarkan untuk stimulan bagi peternak agar mandiri dalam menangani sapi sapinya yang sakit.

“Belajar dari peristiwa Covid-19, uangnya ada, belanja obatnya sulit. Untuk itu kami mendesak pemkab agar tidak hanya pengadaan obat saja tetapi stimulan juga agar peternak bisa mendiri. Peternak dapat mandiri ilmunya tentunya dari dinas. Jika jumlah petugas minim kan bisa memanfaatkan teknologi, zoom misalnya dalam pemberian materi kepada peternak untuk memberikan penanganan,” terang legislator Partai Nasional Demokrat itu.

Dia mewakili Komisi B DPRD Magetan meminta kepada Pemkab Magetan lebih serius menangani PMK dari daerah daerah lain. Gaguk menilai jika Magetan sebagai salah satu sentra sapi di Jawa Timur, jadi Pemkab butuh gerak cepat butuh kesigapan seluruh elemen agar PMK ini tidak menimbulkan kerugian semakin banyak bagi peternak.

“Kemudian soal vaksin, saya minta untuk lebih aktif segera sounding ke- pusat. Jangan hanya pasif menunggu sampai vaksin tiba. Harus lebih serius daripada daerah lain,” tegasnya.

Komisi B menilai penanganan PMK di Magetan saat ini masih belum serius dan masih normatif. Contohnya pemanfaatan BTT hanya untuk pembelian obat belum ada rencana stimulan agar peternak mandiri. Kemudian soal vaksin belum ada upaya datang ke pemerintah pusat meminta alokasi vaksin untuk Magetan.

“Jangan seperti ini, pasif dan normatif kalah sama daerah lain. Ingat Magetan sentra sapi, ternak menjadi penopang ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur sudah melayangkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot And Mouth Disease) belum bisa membuat Pemkab Magetan segera mencairkan dana untuk penanganan PMK. [fiq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar