Peristiwa

DPRD Jember Minta Aparat Hukum Cek 22 Proyek Rehab Kantor Kecamatan

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada penegak hukum dan inspektorat agar mengecek 22 proyek rehabilitasi kantor kecamatan.

Permintaan ini muncul sebagai kesimpulan dari rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A dan Komisi C di gedung DPRD Jember, Senin (9/12/2019), untuk membahas insiden runtuhnya atap kantor Kecamatan Jenggawah yang tengah direnovasi.

Selain diikuti anggota Komisi A dan Komisi C DPRD Jember, kontraktor, pengawas, konsultan perencanaan, dan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Formasi). Dinas Cipta Karya diwakili Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Endi Susilo dan Bappeda diwakili Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Ismail.

Proyek pembangunan rehabilitasi gedung dan interior kantor Kecamatan Jenggawah mulai dikerjakan pada 24 Juli 2019 dan sesuai jadwal seharusnya selesai pada 21 November 2019. Namun hingga Selasa (3/12/2019), proyek itu belum kelar dan malah atapnya ambruk dan melukai satu orang pekerja.

Dewan menemukan ada sejumlah dugaan pelanggaran dan indikasi korupsi maupun kolusi dalam proyek infrastruktur. “Tadi terungkap bahwa perencanaan (fisik proyek) dikerjakan satu orang dengan modus pinjam bendera,” kata Ketua Komisi C David Handoko Seto, usai rapat.

Pujo Santoso, Direktur CV Menara Ciptagraha, mengakui nama perusahaannya dipinjam untuk menjadi konsultan perencanaan proyek kantor Kecamatan Jenggawah oleh seseorang berinisial F. “Sekarang dia tidak bisa saya hubungi. Ponselnya tidak aktif,” katanya.

Pujo juga membenarkan jika nama perusahaannya digunakan untuk konsultasi perencanaan lima proyek kantor kecamatan. Selain Jenggawah, ada kantor Kecamatan Panti, Ambulu, Arjasa, dan Mayang.

Urusan pinjam bendera ini tidak gratis tentu saja. Pujo mendapat upah setidaknya Rp 2 juta per konsultasi proyek. Namun Pujo mengaku tak tahu apa-apa soal perencanaan proyek itu, karena F hanya meminjam ‘bendera’ perusahaannya. “Itu tanpa sepengetahuan saya,” katanya.

David mengatakan, F memegang 22 paket konsultasi perencanaan proyek. “Jangan enak-enak dia. Tidak bertanggung jawab. Kami minta Polres dan Kejaksaan Negeri Jember menindaklanjuti,” katanya.

David akan melaporkan hasil rapat itu kepada pimpinan DPRD Jember. Dia akan mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menangani persoalan itu. “Semangat kami sama untuk membangun Jember ke depan lebih baik. Kami berhak mengusulkan pembentukan pansus,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar