Peristiwa

Terkait Penolakan UU Omnibus Law

DPRD di Mojokerto Akan Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Jakarta

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Mojokerto, Kamis (8/10/2020) kemarin. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Mojokerto akan membawa aspirasi mahasiswa terkait penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Low Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). Pekan depan aspirasi para mahasiswa tersebut dibawa ke Jakarta.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh memastikan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi masyarakat, buruh dan mahasiswa dan diteruskan pada lembaga Pemerintah Pusat dan DPR RI. “Semua yang diminta teman-teman terkait UU Cipta Kerja ini sudah kita fasilitasi. Seluruh aspirasi akan diteruskan ke DPR RI,” ungkapnya, Jumat (9/10/2020).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Mojokerto ini menambahkan, ada enam poin aspirasi dari perwakilan mahasiswa. Yaitu menolak UU Cipta Kerja lantaran tidak pro terhadap rakyat kecil, mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak menandatangi RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Aktivis mahasiswa juga mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka menyatakan pengesahan itu inkonstitusional yang tidak demokratis, pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persengkokolan jahat proses legilasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

“Sudah kami terima, nanti kita usulkan dalam bentuk berkirim surat pada DPR RI. Di Mojokerto aksi penolakan aman saja, Alhamdulillah teman-teman paham semua yang harus dan tidak dilakukan. Seperti Unras di Alun-alun Mojokerto dan Kota Mojokerto juga kondusif malah kita duduk bareng untuk merumuskan,” katanya.

Saat ini, lanjut Ayni, pihaknya masih menyusun draft dan berkirim surat ke DPR RI yang rencananya akan dilakukan pada, Senin (12/10/2020). DPRD Kabupaten Mojokerto berupaya menjaga kondusifitas wilayah menghadapi gelombang aksi protes terkait penolakan Omnibus Law, apalagi dalam situasi sulit pandemi Covid-19.

“Jangan sampai ada gejolak-gejolak yang merugikan mungkin kesehatan teman-teman, jangan anarkis dan jangan sampai ada klaster baru pendemo selama pandemi,” harapnya.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, pihaknya juga sudah menandatangani enam poin aspirasi dari tiga aliansi mahasiswa yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

“Kita di daerah menyampaikan informasi teman-teman mahasiswa tadi dan prosedurnya kita punya lembaga yang lebih tinggi. Sehingga pasti akan kami sampaikan aspirasi ini sekalian yang dituju pada Presiden RI. Kita wakil dari rakyat, sementara rakyat Mojokerto punya enam aspirasi untuk diadakan Judicial Review terkait Omnibus Law,” ujarnya.

Diperkirakan Selasa (13/10/2020) atau Rabu (14/10/2020) pekan depan sudah ada jawaban terkait aspirasi mahasiswa tersebut. Pihaknya juga memprioritaskan terkait aspirasi mengenai kejadian adanya perlakukan dan intimidasi terhadap mahasiswa di sejumlah wilayah saat turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja.

“Jangan sampai seperti tahun 1998, banyak yang hilang. Jangan sampai itu terjadi, kalau di Kota Mojokerto saya rasa kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Mojokerto, Ikhwanul Qirom menyampaikan, pihaknya akan tetap mengawal isu lokal yang telah lama terjadi termasuk menolak UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. “Kami membuat MOU dengan DPRD Kabupaten maupun DPRD Kota Mojokerto,” urainya.

Masih kata Ikhwanul, pihak yang akan mengawal DPRD benar-benar menyampaikan ke DRI RI terkait aspirasi mahasiswa yang ada di Mojokerto. Yakni agar UU Cipta Kerja untuk tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. [tin/suf] 





Apa Reaksi Anda?

Komentar