Peristiwa

Dituntut Warga Lengser, Ini Jawaban Kades Ngenep

Didemo warganya dan dituntut lengser dari jabatannya, Kepala Desa Ngenep, Niti Ahmad mengatakan pencopotan perangkat desa yang ia lakukan telah sesuai prosedur. Ia menyebut hal itu juga telah dikomunikasikan dengan pihak kecamatan.

Malang (beritajatim.com) – Didemo warganya dan dituntut lengser dari jabatannya, Kepala Desa Ngenep, Niti Ahmad mengatakan pencopotan perangkat desa yang ia lakukan telah sesuai prosedur. Ia menyebut hal itu juga telah dikomunikasikan dengan pihak kecamatan.

Bahkan, ia mengatakan, alasan ketiga perangkat desa tersebut dicopot adalah karena diduga menggelapkan dana kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) senilai kurang lebih Rp 150 juta.

Niti Ahmad membeberkan, ketiga perangkat tersebut diduga menggelapkan uang. Mereka adalah Supangkat mantan Kasun Babaan senilai Rp 120.772.000. Mantan Kasun Tumpangrejo, Misriono senilai Rp 27.002.000. Serta mantan Kepetengan, Imron Rosyadi sebesar Rp 7.202.000.

“Uang sejumlah Rp 154.976.000,- tersebut dikembalikan setelah SK pemberhentian perangkat desa diberikan kepada yang bersangkutan. Dan untuk pemberhentian mereka, juga telah kami komunikasikan dengan pihak kecamatan,” ujar Niti Ahmad.

Pria yang biasa disapa Niti ini mengatakan, sebelum ketiga perangkat tersebut diberhentikan, ia telah memberikan teguran dan peringatan kepada yang bersangkutan melalui teguran lisan maupun tertulis. “Kalau teguran sudah kami lakukan, kami juga sudah melakukan anjangsana, dan anjangsana itu juga kami lakukan dalam rangka melakukan peneguran,” ujarnya.

Namun, hal itu dibantah dengan tegas oleh ketiga mantan perangkat yang bersangkutan. Mereka mengaku tidak pernah sekalipun mendapat teguran atau peringatan dalam bentuk apapun sebelum mereka diberhentikan sebagai perangkat.

“Saya merasa tidak pernah diberi teguran ataupun surat peringatan sama sekali sebelum diberhentikan. Tiba-tiba saja, pada tanggal 12 Februari lalu, setelah maghrib saya diberi SK pemberhentian,” kata mantan Kepetengan Desa Ngenep, Imron Rosyadi.

Baca Juga:

    Sementara itu, terkait penggelapan dana PTSL yang didugakan kepada mereka, mereka mengaku, uang yang diserahkan setelah mereka menerima SK pemberhentian tersebut adalah uang PTSL untuk tahap ke dua yang menurut ketiganya saat ini masih dalam proses pendaftaran. “Itu memang uang PTSL, tapi untuk tahap ke dua, yang saat ini masih dalam proses pendaftaran,” ujarnya.

    Setelah melakukan mediasi selama sekitar satu jam, untuk menjaga agar tetap kondusif, akhirnya, Kabag Ops Polres Malang Kompol Sunardi Riyono menghentikan proses mediasi tersebut. Namun ia bersedia mengajak seluruh elemen warga beserta Muspika untuk kembali melakukan mediasi melalui kegiatan Coffee Morning yang biasa diselenggarakan oleh Polres Malang. (yog/ted)

    Apa Reaksi Anda?

    Komentar