Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Dinilai Lambat Tangani Dugaan Korupsi, Warga Pandanpancur Geruduk Kejari Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Lamongan dinilai lambat menangani dugaan korupsi penjualan aset Desa Pandanpancur, Kecamatan Deket. Akibatnya, warga Desa Pandanpancur menggeruduk kantor Kejari Lamongan pada Rabu (28/9/2022).

Laporan dugaan korupsi tersebut sudah dilayangkan warga sejak enam bulan lalu. Tetapi sejak pelaporan, belum ada tindak lanjut apapun dari Kejari Lamongan.

Massa yang mendatangi Kejari Lamongan menuntut laporan tersebut segera ditangani. Sehingga perkara dapat segera terkuak.


“Kami sebagai LBH yang digandeng pelapor bersama warga ingin menanyakan perkembangan perkara yang kita masukkan ke Kejari,” ujar Supardi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ali Hardi and Partners saat diwawancarai di Kejari, Jalan Veteran Lamongan, Rabu (28/9/2022).

Supardi juga berpandangan, keinginan warga untuk mengetahui sejauh mana progres perkara yang masuk di Kejari ini sangat wajar. Hal ini merupakan bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum atas kasus tersebut.

“Laporan ini dibuat karena ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pandanpancur, Supadi, yang telah menjual aset desa berupa saluran air. Saat ini kita masih menunggu, karena di Kejari ada banyak acara. Nanti kita akan ditemui di ruang yang terhormat,” beber Supardi.

Dalam kesempatan yang sama, salah salah seorang warga perwakilan pelapor, Sekan mengungkapkan, warga telah melaporkan Kades Pandanpancur, Supadi, karena diduga telah menjual kali (sungai, red) desa kepada salah satu perusahaan yang ada di desa setempat.

“Kali yang diduga dijual ke perusahaan itu tidak tercatat dalam Buku C Desa, tapi tergambar dalam Kretek Desa dan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan. Penjualan aset tersebut juga tidak dilakukan secara transparan dan diduga ada manipulasi data. Luas kali yang ditulis hanya seluas 260 meter persegi,” kata Sekan.

Lebih lanjut, Sekan menjelaskan, warga terpaksa harus melaporkan kasus ini. Menurutnya, kali (sungai) tersebut adalah tanah negara dan apa alasannya jika harus dijual dengan harga yang jauh dari harga pasaran, yakni Rp100 juta.

“Data yang ditulis tidak sesuai dengan kondisi luasan di lapangan. Bahkan saat telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.130.004.002-0055 atas nama PT yang membeli,” tambahnya.

Tak hanya itu, Sekan menuturkan, penjualan kali tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah. Padahal, uang hasil penjualan tanah tersebut juga tidak masuk ke dalam rekening Bendahara Desa setempat.

“Kami akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran jika penegak hukum tidak memproses perkara yang dilaporkan. Kami ingin mengembalikan fungsi sungai untuk keperluan pertanian. Warga bahkan siap patungan untuk mengembalikan sungai tersebut. Sementara penegak hukum harus melanjutkan proses hukumnya,” tegas Sekan sembari menunggu untuk bisa bertemu dengan pihak Kejari. [riq/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar