Peristiwa

Diminta Jalankan Hak Interplasi Terkait Proyek Saluran Air yang Mangkrak, Ini Jawaban Ketua DPRD Kota Mojokerto

Perwakilan massa dari FKMM ditemui Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto di ruang kerjanya. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menegaskan, terkait permintaan Forum Komunikasi Masyarakat Mojokerto (FKMM) yang meminta agar wakil rakyat menggunakan hak interplasi dalam pengusutan proyek saluran air di beberapa titik yang mangkrak.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, Inspirasi FKMM sudah ditindaklanjuti. “Untuk interplasi ini kan proses, melalui aturan semuanya dan itu sudah disposisi jadi usulan teman-teman yang mau interplasi ini sudah disposisi. Aturannya kita bicara di tingkat pimpinan kemudian harus ada paripurna,” katanya, Jumat (31/1/2020).

Masih politisi PDI-P ini, sementara paripurna harus ada Badan Musyawarah (banmus). Sementara untuk bulan Februari 2020, jadwal banmus yakni tanggal 24 Februari 2020 sehingga jika kran interplasi dilakukan maka baru bisa dilakukan di atas tanggal 24 Februari 2020.

“Ada 8 proyek yang putus kontrak, dan duanya o persen dari 82 proyek. Ini yang bermasalah kan 8. Syarat interplasi itu harus melalui usulan, interplasi itu kan hak anggota dewan. Usulan itupun harus dari 5 anggota lebih dari 1 fraksi. Ini baru usulan interplasi, tapi ini sudah memenuhi unsur itu,” jelasnya.

Masih kata Sunarto, selanjutkan akan digelar rapat pimpinan dulu apakah usulan tersebut bisa diterima apa tidak dengan substansi demikian. Yakni dari 82 proyek, delapan diantaranya mangkrak. Namun menurutnya secara pribadi, apa yang menjadi keresahan FKMM tersebut tidak terlalu urgent.

“Proyek mangkrak biasanya soal waktu, dadakan ini kan rekanan memaksakan diri. U-geter itu bahan pabrik, akhir tahun mencari bahan sulit. Anggaran sudah tersedia, ditambah lagi ada kendala cuaca. Seperti hujan. Kalau ada mekanisme lain, mending cari opsi lain,” tegasnya.

Yakni dinas terkait menyelesaikan masalah minimal yang dikeluhkan FKMM karena mensensarakan masyarakat dengan putusnya kontrak. Jika proyek dilanjutkan juga ada aturan, jika tidak melanggar aturan makan diperbolehkan. Namun jika memaksakan tapi melanggar aturan juga tidak bisa.

“Porsi anggaran saat ini untuk pemeliharaan. Melihat sumber dana juga, jika dari dana kelurahan ya ambil dari dana kelurahan. Dewan pasti mendesak karena menimbulkan keresahan di masyarakat, kita cari aturannya melanggar atau tidak, jika tidak minimal diingatkan,” ungkapnya.

Sunarto menambahkan, ia sudah mempelajari terkait proyek saluran air tersebut. Menurutnya, semua sudah sesuai prosedur yakni proses lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun jika FKMM mencurigai ada permainan terkait delapan proyek saluran air yang mangkrak, pihaknya menyarankan membawa ke aparat penegak hukum.

“Jika curiga monggo dibawa ke penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Karena dua instansi ini ya g bisa menindak, kalau kita kan tidak bisa menindak,” pungkasnya.

Sementara itu, usai ditemui Ketua DPRD Kota Mojokerto, perwakilan massa kembali ke depan Pemkot Mojokerto untuk bergabung dengan massa yang lain. Tak lama, massa membubarkan diri dari depan kantor Wali Kota Mojokerto tersebut.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar