Peristiwa

Diduga Tak Kantongi Ijin, Reklamasi di Lamongan Masih Beraktivitas

Lamongan (beritajatim.com) – Meski masih tanda tanya terkait perijinannya, praktik pengerjaan reklamasi yang berada di pesisir pantai Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan masih berlangsung hingga kini. Sejumlah warga dan nelayan setempat sempat dibikin geram lantaran aktivitas mereka sedikit terganggu.

Berkenaan dengan hal itu, sejumlah pihak memberikan sorotan perihal adanya aktivitas reklamasi yang diduga ilegal dan tak mengantongi ijin tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan laporan yang ada, menyebutkan bahwa reklamasi ini diduga kuat telah melibatkan PT SLS.

“Iya, reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal proses pengawasannya. Tetapi, hal tersebut tidak akan berjalan maksimal jika tanpa adanya dukungan pemerintah setempat. Sementara itu, saya di sini juga belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai reklamasi itu,” ungkap Camat Paciran, Yuli Wahyuono SH MM, Senin (30/8/2021).

Pada kesempatan itu, Camat Yuli juga mengatakan, bahwa reklamasi laut itu harus melalui kajian khusus dan pelibatan masyarakat lingkungan. Pihaknya juga menilai, apabila masyarakat tidak diberikan informasi, maka ijin reklamasi ini bisa jadi juga janggal.

“Saya tidak mengetahui secara detail, apakah reklamasi di tempat tersebut telah mengantongi ijin apa belum, karena sampai saat ini memang tak ada koordinasi. Tetapi, masyarakat itu wajib diberikan informasi dan dilibatkan dalam proses mekanisme pembuatan kajian itu. Jangan sampai pengelolaan reklamasi ini menyalahi aturan, apalagi tidak mengantongi ijin. Karena semua yang tidak berijin harus ditindak tegas,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM) Kabupaten Lamongan, Ispandoyo Ramadhani SH menuturkan, bahwa sebelum perusahaan melakukan aktivitas pembangunan, maka terlebih dahulu perusahaan harus memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan.

“Yang jelas, sebelum perusahaan melakukan aktivitas pengelolaan dan pembangunan, ada banyak prasyarat yang harus dilakukan. Seperti perusahaan harus mengantongi ijin prinsip, ijin lokasi, ijin usaha, ijin lingkungan, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan lain-lain,” terangnya.

Tak hanya itu, Ispandoyo juga menyebutkan, bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui pun juga banyak. Hal tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, seperti juga yang tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, yakni perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu kan melibatkan 12 OPD, di antara 12 OPD itu adalah Kades, Camat dan Kadis LH. Jadi kalau Pak Camat enggak faham, maka patut diduga bahwa perusahaan itu memang belum mengantongi ijin,” paparnya.

“UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 60 Ayat 1 Poin F, G dan H yang berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpanya, serta menyatakan keberatan atas rencana pengelolaan,” sambungnya lagi.

Kemudian, apabila semua prasyarat itu belum dilakukan dan legalitas belum dikantongi perusahaan, Ispandoyo menambahkan, Pemerintah dan aparat yang berwenang harus bertindak tegas. Hal itu juga berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 tentang kewajiban memiliki ijin lokasi dan pasal 19 tentang kewajiban memiliki ijin pengelolaan.

“Oleh karena itu, bagi setiap orang yang memanfaatkan dari sebagian ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki ijin lokasi bisa dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta sesuai pasal 75. Sedangkan, bagi yang tidak memiliki ijin pengelolaan sebagaimana dimaksud, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar, sesuai pasal 75A,” jelasnya.

Kendati demikian, bedasarkan laporan warga di lapangan, hingga kini sejumlah alat berat masih terus melakukan aktivitasnya. Bahkan, Truk bermuatan material pengurugan juga masih berlalu lalang dengan intensitas yang cukup tinggi di lokasi setempat. Para pekerja yang berada di lokasi pun tidak tahu menahu soal itu.

Ketika awak media berusaha meminta konfirmasi kepada pihak perusahaan terkait masalah ijin lokasi dan pengelolaannya melalui pesan WhatsApp, tetapi pihak perusahaan tidak kunjung membalasnya hingga berita ini ditulis. Meskipun pesan itu terlihat sudah contreng dua berwarna biru sebagai tanda telah dibaca.[riq/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar