Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Diduga Salahgunakan Jabatan dan Wewenang, Warga di Mojokerto Tuntut Kadus Turun

Aksi warga Dusun Lengkong, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto di Balai Desa Sidoharjo.

Mojokerto (beritajatim.com) – Dengan membawa keranda mayat, puluhan warga Dusun Lengkong menggelar unjuk rasa di Kantor Kepala Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Selasa (11/1/2022). Mereka menuntut agar Kepala Dusun (Kadus) Lengkong turun karena sudah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya.

Aksi demo yang juga diikuti kaum emak-emak warga Dusun Lengkong ini tidak hanya dilakukan di depan kantor desa. Mereka juga menyuarakan tuntutannya sambil berkonvoi di Jalan Raya dengan membawa poster yang bertuliskan tuntutannya.

Diantaranya poster tersebut bertuliskan, ‘Cabut izin perumahan Platinum Regency’ dan ‘Kadus mundur dino iki’ (kadus mundur hari ini). Aksi demo warga ini diwarnai hujan deras saat perwakilan warga ditemui Kepala Desa (Kades) Sidoharjo, Rif’an Hanum. Petugas kepolisian pun meminta warga untuk berteduh.

Perwakilan warga, Mulyadi mengatakan, warga Dusun Lengkong meminta agar Kadus Lengkong, Misran turun dari jabatannya. “Kami minta Kepala Dusun Lengkong segera mundur atau diturunkan dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya,” ungkapnya.

Masih kata Mulyadi, warga sudah tidak percaya lagi atas tindakan serta kebijakan Kadus Lengkong selama ini. Salah satu kebijakan tersebut yakni penandatanganan pemberian izin tanah makam dusun untuk kepentingan perumahan Platinum Regenci yang dikerjakan PT Citra Bangun Karya Mojokerto.

“Penandatanganan pemberian izin lahan makan dusun tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Dusun Lengkong. Lahan makam dusun tersebut rencananya akan dibangun akses jalan untuk perumahan Platinum Regency. Bahannya sudah siap, warga tidak setuju karena tanpa musyawarah,” katanya.

Selain menuntut Kadus Lengkong turun, warga juga meminta agar pihak Desa Sidoharjo membatalkan perjanjian terkait akses jalan masuk ke PT Platinum Regency. Warga juga meminta agar membatalkan izin penggunaan tanah kas desa untuk tanah makam Dusun Lengkong.

Usia audiensi dengan perwakilan warga, Kepala Desa (Kades) Sidoharjo, Rif’an Hanum menyampaikan, jika semua tuntutan warga sudah ditindaklanjuti. “Terkait tuntutan Kepala Dusun untuk turun hari ini kami proses, tinggal menunggu alur peraturan yang menaunginya,” jelasnya.,

Perjanjian yang dilakukan Kasun Lengkong dan pihak perumahan Platinum Regency terdapat kejanggalan karena penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, Kadus Lengkong hanya selaku pembina di Dusun Lengkong, bukan pengambil kebijakan dalam perjanjian dengan PT. Platinum Regency.

“Jadi setiap pengambil kebijakan itu harus melalui Kepala Desa. Seharusnya PT Platinum Regency mengikuti prosesnya yakni dengan musyawarah dengan Kepala Desa Sidoharjo, kemudian bermusyawarah dengan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Baru kemudian ada perhatian dan izin,” tuturnya.

Menurutnya, pihak Platinum Regency belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa dari tahun 2014 sampai hari ini. Yakni terkait izin tanah kas desa yang akan dipakai jalan. Artinya, proses-proses yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan.

“Semuanya sudah kami tindaklanjuti dari mulai perizinan, perjanjian dan lain-lain sudah kami batalkan sejak hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 kemarin. Terkait tanah kas desa yang mau dijadikan makam sudah kami batalkan, tanah kas desa di Dusun Lengkong itu masuk Zona Hijau bukan Zona Kuning, makanya kami batalkan,” urainya.

Sementara terkait tuntutan agar Kadus Lengkong turun, lanjut Kades, pihaknya masih menunggu proses alur peraturan-peraturan yang menaunginya. Yakni masih ada waktu 14 hari lagi dan non aktif Kadus Lengkong setelah 14 hari berikutnya. Usai menggelar audiensi, warga pun membubarkan diri. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar