Peristiwa

Di Kediri, Warga Tak Kenakan Masker Diberikan Sanksi Denda

Kediri (beritajatim.com) – Sebagai wujud penegakan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, Polres Kediri bersama dengan TNI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Satpol PP Kabupaten Kediri menggelar razia yustisi pemakaian masker, dengan sasaran pengguna jalan, rumah makan serta tempat – tempat yang menjadi lokasi berkumpulnya warga.

Dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri, AKBP Lukman Cahyono, salah satu lokasi razia pada hari ini (15/9/2020) yakni diruas jalan Panglima Sudirman Pare, dengan sasaran warga yang melintas. Hasilnya, masih didapati sejumlah warga yang membandel tidak memakai masker, selanjutnya sebagai efek jera serta wujud penegakan Perda, warga yang kedapatan tidak memakai masker langsung ditindak serta harus menjalani sidang ditempat, dan diberikan sanksi denda.

Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono mengatakan, kegiatan operasi yustisi ini adalah dalam rangka memperketat adaptasi kebiasaan baru, dan dalam penegakan Perda ini, yg dikedepankan adalah penyidik PPNS, yaitu penyidik dari Satpol PP dengan didampingi petugas TNI dan Polri serta Jaksa dan Hakim ketika dilaksanakan sidang ditempat.

“Kegiatan penegakan hukum dilaksanakan secara hunting system dan juga secara stasioner, sementara untuk pelaksanaan sidang ditempat juga akan diadakan secara rutin di lokasi dan pada waktu tertentu,” terangnya.

Kapolres menambahkan, di tengah pemberlakukan addaptasi kebiasaan baru yang diperketat, penggunaan masker ini menjadi hal yang wajib saat masyarakat beraktivitas di luar rumah. Maka dari itu, yang menjadi target operasi tersebut tidak hanya perorangan, namun juga badan usaha atau pemilik tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan juga akan dikenakan sanksi.

Sementara itu, Devin, salah satu warga yang kedapatan tidak memakai masker terpaksa harus menjalani sidang ditempat dan menerima sanksi denda senilai Rp 25 Ribu.

“Saya berangkat kerja tergesa – gesa, sehingga lupa tidak membawa masker akhirnya didenda Rp25 ribu”, tuturnya.

Untuk diketahui, titik yang menjadi akan menjadi perhatian operasi yustisi adalah pengguna jalan, pasar, tempat umum, hingga lokasi kerumunan orang, sementara menyoal penegakan sanksi terhadap masyarakat yang masih abai protokol kesehatan sudah diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Diharapkan dengan adanya operasi yustisi ini akan dapat memberikan efek deterent sehingga masyarakat akan lebih meningkat kesadarannya terhadap penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari. [nm/ted].





Apa Reaksi Anda?

Komentar