Peristiwa

Dewan Kesehatan Rakyat: BPJS Stop Layanan di RS, Akan Kami Hadapi

Roy Pengharapan Ketua DKR Depok

Depok – Walau gagal menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Depok dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Roy Pangharapan menegaskan dirinya akan tetap melayani rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di puskesmas dan rumah sakit.

Dirinya dan seluruh kader Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi wakil rakyat dalam Pemilihan legislatif 17 April lalu, namun kenyataan berbicara lain.

“Sampaikan permintaan maaf saya pada seluruh anggota DKR, dan simpatisan, saya gagal menjadi anggota DPRD Depok. Kami lewat DKR akan tetap setia melayani rakyat,” ujar Ketua DKR Kota Depok ini kepada pers, Minggu (12/5/2019).

Namun demikian dirinya merasa bangga dengan kesungguhan kader dan relawan serta keluarga pasien yang telah berjuang bersama-sama untuk merebut hati rakyat Kota Depok memilih dirinya.

“Perjuangan dengan bermodal semangat dan harapan seluruh kader DKR harus kalah dengan mereka yang membawa rupiah pada rakyat, harus kami terima dengan iklas. Rakyat kita masih mudah terjebak dengan rupiah,” jelasnya.

Roy Pangharapan menggambarkan, perolehan suara dirinya sebanyak 1.390, tertinggi di internal Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Beji, Cinere dan Limo. Total suara seluruh caleg dan Partai NasDem sendiri sebanyak 6.652 suara.Menang di internal Partai Nasdem Dapil BCL,tak lantas otomatis menjadi anggota DPRD, “imbuhnya

Ia juga mengkritik tidak ada program konkret dari Partai Nasdem yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, yang dapat membuat masyarakat memilih partai Nasdem.

“Namun demikian DKR tetap akan memperjuangkan klas 3 gratis diseluruh rumah sakit bagi rakyat Depok pengguna KIS ataupun Kartu BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sampaikan juga pada seluruh anggota DKR dan seluruh simpatisan DKR, kalau saya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus berjuang bersama Rakyat melalui DKR KOTA DEPOK.

Semakin Berat
Saat ini menurutnya perjuangan DKR menjadi lebih sulit karena BPJS Kesehatan dibeberapa daerah telah memutuskan hubungan kerja dengan beberapa rumah sakit dengan alasan rumah sakit wajib diakreditasi.

“Pemutusan secara sepihak ini sangat berbahaya bagi pasien-pasien yang seharusnya bisa ditangani oleh rumah sakit dengan asuransi BPJS. Tapi karena tidak lagi ditanggung oleh BPJS maka, pasien bisa beresiko fatal. Kami akan hadapi tuntut BPJS kalau ada pasien yang fatal karena tidak bisa dilayani akibat pemutusan sepihak oleh rumah sakit,” tegasnya.

Ia mengajak semua partai politik khususnya Partai NasDem tidak berdiam diri dengan pemutusan sepihak oleh BPJS ini. Partai-partai besar dan anggota legislatif yang sudah terpilih harus ikut memperjuangkan Pelayanan Gratis bagi pasien KIS dan BPJS di Kelas 3.

“Jangan sampai sudah jadi anggota dewan terus lupa terhadap penderitaan rakyat, khususnya pasien-pasien yang terlantar oleh BPJS,” tegasnya. (*)

Apa Reaksi Anda?

Komentar