Peristiwa

Demo Prona di Malang Terjadi Akibat Unsur Pungli Tanah Redist

Malang (beritajatim.com) – Setelah mendemo Polres Malang, ratusan massa yang diangkut 35 truk melanjutkan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Negeri Kepanjen, Selasa (26/2/2019). Demonstran sempat membuat roboh tembok dan pagar besi kantor Kejaksaan. Mereka kecewa lantaran pertemuan dari perwakilan pendemo dengan Polres Malang dan Kejaksaan, dianggap bertele-tele dan lama.

Kasus pembagian redistribusi tanah di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sebenarnya sudah ditangani Polres Malang sejak lama. Foto berita diatas, adalah salah satu agenda pertemuan pada 3 Nopember 2017 lalu, di pelopori langsung oleh Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan ujung.

Bertajuk Coffe Morning, Kapolres Malang menemui langsung perwakilan masyarakat Desa Srimulyo, Dampit, dalam rangka upaya penggalangan dan komunikasi terhadap masyarakat Desa Srimulyo yang sebelumnya, berencana melakukan aksi unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Kades Srimulyo atas dugaan praktek pungutan liar (Pungli) pengurusan sertifikat prona.

Hadir dalam silaturahmi bertajuk Coffe Morning kala itu, Muspika Kecamatan Dampit, Kesbangpol Pemkab Malang dan juga perwakilan masyarakat desa Srimulyo, Dampit. Pasca pertemuan itu, warga beranggapan kepastian hukum terhadap oknum pemdes yang diduga terlibat kasus Prona, tak kunjung mendapatkan kejelasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Abdul Qohar ditengah-tengah pertemuan dengan wakil pendemo menjelaskan, bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Malang. “Mereka datang kesini untuk menanyakan apa kira-kira yang menjadi kekurangan terkait dengan kelengkapan berkas perkara ini,” terang Qohar.

Qohar menambahkan dari empat unsur yang menjadi persyaratan laporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Qohar menuturkan baru dua unsur yang dipenuhi. “Yang sudah terpenuhi yaitu unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur menyalahgunakan kekuasaan,” kata Qohar.

Selanjutnya Qohar menerangkan, dua unsur lainnya adalah unsur dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 12 Huruf E. Jadi, kasus tersebut belum belum memenuhi syarat untuk dinyatakan P21.

“Kami sampaikan kepada para masyarakat yang hadir, yang ingin mengetahui kejelasan kenapa kok belum bisa dinyatakan P21 atau berkas lengkap,” jelas Qohar

Kasus pembagian redistribusi tanah di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sebenarnya sudah ditangani Polres Malang sejak lama. Foto berita diatas, adalah salah satu agenda pertemuan pada 3 Nopember 2017 lalu, di pelopori langsung oleh Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan ujung.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono membeberkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendukung Polres Malang dan Kejaksaan Negeri Kepanjen menuntaskan kasus ini dalam waktu 15 hari kedepan. “Ini adalah dinamika penanganan kasus. Kami perlu sinergitas antara penyidik, jaksa, dan masyarakat. Kami tahu, tidak semua masyarakat paham aturan hukum bisa saja terjadi salah persepsi dan sebagainya,” tutur Sunardi.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Malang AKP Adrian Wimbarda menambahkan, pihaknya sudah 3 kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. “Berkas ini kan sudah 3 kali diserahkan ke Kejaksaan. Sudah bolak balik kami kirimkan lagi untuk memenuhi persayaratan p21. Sekarang, kami sudah melakukan gelar perkara hari Senin kemarin kami sudah satu visi. Kasus ini memang sedang diteliti oleh kejaksaan untuk pelimpahan ke kami untuk memenuhi kelengkapan berikutnya,” terang Adrian.

Adrian menambahkan, pihaknya tengah berusaha untuk memenuhi unsur-unsur yang belum dipenuhi yang dipaparkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen. “Keterangan-keterangan saksi akan kami tambahkan untuk dalam sepuluh hari kedepam kami kirimkan lagi ke Kejaksaan,” imbuhnya.

Adrian menambahkan, pertama kali Polres Malang menyerahkan berkas perkara adalah pada bulan Februari tahun 2017. Sementara mengenai siapa ke enam tersangka dalam kasus ini, Adrian mengungkapkan tersangka merupakan Panitia Redistribusi Tanah Desa Srimulyo.

Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada 276 warga Desa Srimulyo, dalam Program Nasional di desa tersebut. Adrian menuturkan aliran dana dari pungli tersebut menuju panitia penyelengara redistribusi tanah.

“Panitia ini bentukan dari kepala desa. Yang sudah kami sita Rp 24 juta dan Rp 14 juta. Modusnya korban harus bayar Rp 650 ribu sampai satu juta rupiah. Ini diduga adalah praktik pungli dari keluarnya sertifikat tanah. Ada juga masyarakat yang menyerahkan uang ke Kades, tapi oleh Kades diserahkan ke panitia,” pungkasnya. (yog/kun)

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar