Peristiwa

Demo, PMII Pamekasan Tolak Tambang Ilegal

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII Pamekasan, melakukan aksi jalan kaki dari kantor PC PMII Pamekasan menuju titik demo di rumah dinas bupati, Jl Kabupaten, Kamis (25/6/2020).

Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, berunjukrasa ke rumah dinas bupati Pamekasan dalam rangka menuntut kerusakan lingkungan akibat maraknya tambang galian ilegal, Kamis (25/6/2020).

Aksi tersebut dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pamekasan, mereka memulai aksi dari Kantor PC PMII Pamekasan Jl Brawijaya, dan melakukan long march hingga berkumpul di depan rumah dinas bupati Pamekasan di Jl Raya Kabupaten.

“Kerusakan lingkungan di Pamekasan sudah benar-benar di depan mata, hal itu tidak lepas dari maraknya sebaran tambang ilegal galian C yang tersebar di berbagai titik di kabupaten Pamekasan,” kata salah satu orator aksi, Moh Lutfi.

Alasan lainnya, keberadaan tambang ilegal tersebut cenderung membahayakan masyarakat. Terlebih saat ini sebagian titik galian mulai mengancam perumahan warga hingga area pertanian masyarakat. “Jadi bukan tanpa alasan, sebab cepat atau lambat dampak tambang ini akan mengancam keberlangsungan hidup dan lingkungan,” ungkapnya.

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII Pamekasan, berhadapan dengan aparat Polres Pamekasan, dalam aksi Tolak Tambang Ilegal di depan rumah dinas bupati, Jl Kabupaten, Kamis (25/6/2020).

“Saat ini sudah banyak kasus tambang di Indonesia yang menyisakan beragam masalah, sekalipun tidak dirasakan generasi saat ini justru tidak menutup kemungkinan bakal dirasakan oleh generasi mendatang. Sebab selain merusak lingkungan, kondisi ini tentunya juga dapat merusak kohesi sosial masyarakat yang sudah terjalin lama,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya menilai jika janji kesejahteraan tawaran tambang atas nama pembangunan justru sangat semu. “Selama ini kami sudah berbagai upaya hearing dengan melayangkan beragam protes kepada instansi terkait, saat itu kami meminta agar aktivitas tambang ilegal segera ditindak,” tegasnya.

“Namun upaya itu justru tidak ada ikhtiar positif dari pemerintah, serta tidak ada tindakan apapun terkait keberadaan tambang ilegal yang sangat meresahkan karena merusak lingkungan. Bahkan kami justru dikejutkan dengan data DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang menyebut titik tambang ilegal di Pamekasan mencapai angka sekitar 350 titik,” sesalnya.

Dari itu pihaknya melayangkan tuntutan penolakan atas adanya galian atau tambang ilegal di Pamekasan, terlebih selama ini pemerintah terkesan ‘tutup mata’ dan membiarkan aktivitas pertambangan. “Dari itu kami menuntut agar ada tindakan tegas atas keberadaan tambang ilegal, segera laksanakan pemurnian tambang, pertegas keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, serta menuntut pemkab agar turun langsung menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

Pada aksi tersebut, mahasiwa berhadapan dengan pagar hidup aparat pengamanan dari Polres Pamekasan. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan dalam orasi sekaligus meminta bupati Pamekasan agar menemui mereka untuk merespon aspirasi yang mereka bawa. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar