Peristiwa

Dakwaan Diprotes Saiful Illah Mantan Bupati Sidoarjo, Ini Komentar Jaksa KPK

Bupati Sidoarjo usai menjalani sidang kasus gratifikasi yang menjeranya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (8/6/2020).

Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto menanggapi keberatan atas dakwaan (eksepsi) yang diajukan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah melalui kuasa hukumnya Samsul Huda.

Arif menyatakan, eksepsi merupakan hak dari terdakwa. Namun menurutnya, KPK telah berada dijalur yang benar dan sesuai dengan semua aturan dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Saiful Ilah tersebut.

“Semua proses sudah sesuai prosedur, dakwaan kami juga sesuai ketentuan KUHAP,” kata Arif ditemui usai sidang, Senin (8/6/2020).

Terkait materi eksepsi tersebut, Arif  menilai harusnya keberatan dan sebagainya itu ada wadahnya sendiri dalam proses hukum. Bukan saat persidangan.

Saiful Illah mantan bupati Sidoarjo saat sidang di pengadilan Tipikor Surabaya jalan Raya Juanda Sedati

“Kalau materinya itu, harusnya terdakwa dan penasehat hukumnya menyampaikan dalam Pra Peradilan. Seperti tentang status tersangka, alat bukti, dan sebagainya itu,”tandasnya.

Atas eksepsi tersebut, ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana memberikan waktu satu minggu pada Jaksa KPK untuk mengajukan tanggapan.

Diketahui, Selain Saiful Ilah, beberapa pejabat di Pemkab Sidoarjo juga terseret kasus ini. Kepala Dinas PU BMSDA Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji, ketiganya juga sedang proses sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Meski berkasnya terpisah, Saiful dan tiga anak buahnya itu didakwa dengan pasal yang sama. Yakni pasal 12 huruf b UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saiful Ilah disebut menerima Rp 550 juta, Sunarti menerima Rp 227 juta, Judi Tetra menerima Rp 350 juta, dan Sangadji menerima Rp  330 juta dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi.

Pemberian itu sudah diakui oleh dua kontraktor tersebut. Mereka telah terlebih dulu menjalani sidang. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. [uci/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar