Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Calo PPPK Gentayangan di Ponorogo

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ponorogo tahun 2022 ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Oknum tersebut mengaku kepada masyarakat bahwa bisa meloloskan sebagai PPPK.

Tentunya, itu tidak gratisan, calon PPPK harus menyerahkan sejumlah uang agar bisa menjadi PPPK.

“Hari ini ada beberapa laporan yang masuk. Adanya rekrutmen PPPK untuk Ponorogo tahun ini, didengar oleh oknum tertentu dan dimanfaatkan seakan-akan mereka bisa menjamin lolos PPPK dengan berbagai cara,” kata Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, Rabu (3/8/2022).

Oknum atau calo ini, menyasar kepada calon PPPK yang sudah lolos passing grade dan pegawai honorer yang tahun ini akan mendaftar PPPK. Uang yang harus disiapkan untuk biaya meloloskan tersebut, kisaran pada angka Rp 40-60 juta.

“Sudah ada yang membayar, berapa banyaknya yang sudah membayar, ini masih dicermati. Dokumen-dokumen penting pun dimintanya, seperti ijazah asli sudah dibawa,” katanya.

Sunarto meminta seluruh masyarakat Ponorogo untuk tidak mudah percaya dengan pihak-pihak manapun yang mengaku bisa meloloskan PPPK. Selain itu, masyarakat juga jangan mudah memberikan dokumen-dokumen penting kepada siapapun yang belum dikenal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dia juga mewanti-wanti seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota dewan ataupun masyarakat untuk tidak main-main dalam perekrutan PPPK. Masyarakat yang ingin mendaftar PPPK, untuk mengikuti alurnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Ketika oknum ASN atau oknum anggota dewan diketahui bermain-main dalam perekrutan PPPK ini, akan ada sanksi tegas yang menantinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Ponorogo kembali melakukan perekrutan PPPK. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo tahun ini mengusulkan 802 formasi PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tahun ini hanya perekrutan PPPK, kita usulkan ke BKN sebanyak 802 formasi,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Andy Susetyo.

Jika sebelum-sebelumnya PPPK hanya untuk kuota guru SD dan SMP, tahun ini kata Andy bukan hanya untuk kuota guru saja. Melainkan juga ada formasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Formasinya, dari jumlah 802 formasi PPPK itu, sebanyak 541 guru, tenaga kesehatan 106 orang dan tenaga teknis sebanyak 155 orang.

“Bukan hanya kuota guru saja, kali ini juga ada PPPK untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” ungkap mantan Kepala Dipertahankan Kabupaten Ponorogo itu.

Andy menyebut saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat terkait jumlah formasi PPPK yang nantinya disetujui. Harusnya, informasi terkait formasi itu akan diberikan pada akhir bulan Juli ini. Namun, hingga memasuki awal bulan Agustus 2022, belum ada keterangan resmi dari BKN.

“Dulu katanya sekitar akhir bulan Juli, tapi sampai sekarang belum ada informasi dari BKN,” katanya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar