Peristiwa

Buruh Pabrik di Sejumlah Perusahaan di Mojokerto Demo, Ini Tuntutannya

Buruh pabrik di Mojokerto melakukan aksi demo. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sekitar 200 buruh dari sejumlah pabrik yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mojokerto melakukan aksi demo. Ada tiga tuntutan yang dibawa para buruh yakni tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, stop PHK dan penertiban kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Ratusan buruh tersebut berasal dari sejumlah pabrik yang ada di Kabupaten Mojokerto yakni PT Aice Ngoro, PT Java Furniture, PT Woman Musik, PT Dwi Prima Sentosa yang ada di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP), PT Bricon Indonesia dan PT DMC di Kecamatan Pungging, Pabrik Baja di Kecamatan Dlanggu, PT Irutama di Kecamatan Trowulan dan PT HM Sampoerna di Kecamatan Gondang.

Aksi dilakukan di kawasan NIP kemudian menuju sejumlah pabrik untuk mengajak para buruh melakukan aksi. Yakni dengan tuntutan tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, stop PHK karena alasan Covid-19 dan penertiban kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsorcing.

Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPAI) FSPMI Kabupaten Mojokerto, Ardian Safendra mengatakan, nasib kaum buruh saat ini sudah terancam. “Maka kita harus berjuang, kita lawan Omnibus Law. Kita harus menyuarakan perjuangan, kita perjuangkan nasib kita,” ungkapnya, Sabtu (8/8/2020).

Saat ini, lanjut Ardian, pandemi virus corona yang membuat para pengusaha memanfaatkan untuk memberhentikan para pekerja dengan alasan pandemi Covid 19. Imbas dari RUU Omnibus Law ini, tegas Ardian, bukan kaum buruh saja namun masyarakat juga terimbas sehingga akan menghancurkan negara karena RUU Omnibus Law sangat bahaya.

“Bagi pengusaha yang melaksanakan pelanggaran akan kita tindak, ini merupakan peringatan. Jangan sampai dijadikan alasan Covid 19 untuk mengeluarkan kaum buruh dalam bekerja. Angkat buruh sebagai karyawan tetap, jangan jadikan pekerja Outsorcing. Pekerjakan lagi anggota FSPMI yang dirumahkan,” katanya.

Seperti yang terjadi di PT Women Musik. Masih kata Ardian, jika sampai akhir bulan Agustus 2020 tidak di panggil untuk bekerja maka massa akan bikin tenda di depan pabrik. Menurutnya, karyawan adalah aset perusahaan yang membesarkan perusahaan sehingga pihaknya memberikan peringatan jangan nakal perusahaan.

“Beri upah karyawan sesuai UMR Kabupaten Mojokerto. Kami datang untuk mencari kesejahteraan masyarakat Mojokerto, jangan ada pengusaha nakal di Mojokerto. Kami mengingatkan apabila ada pengusaha nakal, akan kami datangkan massa yang lebih banyak. Pekerjakan lagi semua pekerja yang dirumahkan,” ujarnya.

Seperti di PT HM Sampoerna Tbk Gondang, pabrik masih berproduksi sehingga perusahaan wajib mengungkapkan pekerjanya yang menjadi karyawan tetap. PT Sampoerna adalah pabrik terkaya di Indonesia No 4, tapi lanjut Ardian, hak-hak karyawan tidak sesuai. Seharusnya sudah sesuai sehingga FSPMI meminta agar nasib orang kecil jangan dimainkan dengan hukum.

“Pelanggaran-pelanggaran hukum akan kita tegakkan. Penyelundupan hukum kita luruskan, kalau perlu kita tutup pengusaha-pengusaha yang nakal yang ada di Mojokerto, pekerja tidak ada Outsorcing. Sekali lagi, RUU Omnibus Law Tenaga kerja harus dihapuskan karena merugikan pekerja dan isi dari RUU Omnibus Law tidak ada yang menguntungkan bagi kaum buruh,” tegasnya.

Usia melakukan aksi di sejumlah pabrik, aksi buruh berakhir di pabrik PT HM Sampoerna di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dengan tertib, ratusan buruh tersebut meninggal pabrik rokok tersebut. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar