Peristiwa

Buruh Aksi di Mojokerto, Ini Tuntutannya

Buruh KC FSPMI menggelar aksi di Disnakertrans Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Pekerja Metal Seluruh Indonesia (KC FSPMI) menggelar aksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto. Buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Mojokerto tahun 2020.

Buruh juga menuntut agar Disnaker Kabupaten Mojokerto segera merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Mojokerto tahun 2020. Rencananya, ratusan buruh di Mojokerto ini akan berangkat ke Surabaya dan bergabung dengan buruh dari daerah lainnya.

Mereka akan bergabung dengan sekitar 5000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan. Mereka akan bergabung dan menggelar aksi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Ketua KC FSPMI Kabupaten Mojokerto Ardian Safendra mengatakan, buruh meminta upah minimum naik 15 persen sampai dengan 20 persen. Hal itu mengacu berdasarkan survei pasar 38 Kabupeten/Kota menyatakan upah minimum di Jawa Timur hasilnya sudah di atas Rp2,2 juta. “Kami buruh FSPMI ring 1 sepakat dengan upah minimum naik 8,51 persen,” ungkapnya, Rabu (20/11/2019).

Masih kata Ardian, buruh juga meminta Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi untuk menjalankan UMSK tahun 2020. Banyak sektor unggulan baru yang muncul di Kabupaten Mojokerto yang tidak terdeteksi oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto. Pihaknya meminta sektor unggulan yang ada pada tahun lalu tidak dihilangkan.

“Silakan ditambah jumlahnya karena sektor unggulan baru di Mojokerto sangat banyak dan selalu bermunculan. Namun tidak terdeteksi oleh Dewan Pengupahan, jumlah sektor unggulan di Kabupaten Mojokerto masih tertinggal jauh dengan sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah lain,” katanya.

Ardian menambahkan, besaran UMSK yang diajukan oleh buruh di Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan surat edaran menteri. Untuk sektor 1 yaitu sebesar 8,51 persen di atas UMK tahun 2020, sektor 2 sebesar 7 persen dan sektor 3 sebesar 5 persen.

“Berilah kami upah layak dan keadilan kepada buruh. Kami minta kepada bapak kepala dinas membuat kesulitan UMSK itu, tidak terlaksana di Mojokerto. Kalau mau survei perusahaan itu mampu atau tidak memberikan UMSK silakan,” tegasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar