Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Bupati Malang Sanusi Minta Ada Moratorium Penebangan Pohon

Malang (beritajatim.com) – Bupati Malang HM. Sanusi meminta ada moratorium penebangan pohon yang dilakukan secara massif, terutama di hutan wilayah Kabupaten Malang. Dia menegaskan moratorium menjadi keharusan untuk menyelamatkan lingkungan.

“Ini kan keharusan kita. Generasi yang sekarang ini agar bisa menyelamatkan hutan. Kalau tidak kita, generasi selanjutnya yang repot,” ujar Sanusi saat menghadiri penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Gunung yang digelar oleh mahasiswa pecinta alam (Mapala) Tursina Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Senin (26/9/2022).

Sanusi berharap, sebagian orang yang mencari uang di hutan dengan menebang pohon bisa menghentikan aktivitasnya. Apalagi jika aktivitas penebangan itu tidak dibarengi dengan kegiatan penanaman kembali.

“Lha ini yang menanam pohon malah kita,” tegas Sanusi.

Sanusi mengaku mendapat informasi jika Perhutani berencana untuk melakukan penebangan pohon di lahan seluas hingga 10 hektare di Kabupaten Malang. Rencana itu ia sebut akan dilakukan setiap setahun sekali.

“Iya, laporannya di Perhutani itu, ada rencana penebangan setiap tahun 10 hektare,” imbuh Sanusi.

Sehingga, dia mendorong mahasiswa bisa membuat gerakan dan meminta kepada Presiden untuk memoratorium penebangan hutan. Pesan tersebut dia khususkan pula kepada mahasiswa yang tergabung di Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala).

“Makanya kita minta mahasiswa untuk (turut) bergerak. Karena masa depan (hutan) ini punya mahasiswa. Kalau hutannya gundul, yang sengsara mahasiswa dan generasi selanjutnya, karena oksigen bakal habis,” tutur Sanusi.

Sanusi berharap agar aktivitas penebangan pohon yang dilakukan secara liar bisa dihentikan. Sebab dia menilai dampaknya sudah mulai terlihat.

Salah satunya terjadinya banjir bandang di Kota Batu beberapa waktu lalu, dan secara tidak langsung juga berdampak ke Kabupaten Malang.

“Kalau bisa itu dihentikan. Tidak usah ada penebangan, karena dampaknya sudah jelas, hutan gundul itu banjir dimana-mana. Batu yang tidak pernah banjir, tahun kemarin banjir. Kekurangan air dimana-mana,” beber Sanusi.

Sanusi menyakini aktivitas penebangan pohon secara besar-besaran tidak dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Sebab, jika masyarakat yang melakukannya, akan langsung berhadapan dengan hukum.

“Pasti bukan masyarakat, mana bisa masyarakat nebang, yang ada bakal dipenjara. Tapi kalau yang nebang puluhan hektare atas nama itu ya jalan. Makanya saya meminta mahasiswa untuk kelestarian lingkungan, untuk minta ke presiden ada moratorium penebangan hutan, khususnya di Jawa. Langsung ke Presiden dan KLHK,” pungkas Sanusi. [yog/beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar