Peristiwa

Bupati Malang: Larangan Mudik untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Malang (beritajatim.com)  – Bupati Malang HM Sanusi, menegaskan, kebijakan larangan mudik pada moment Hari Raya Idul Fitri 1442 H ini bisa berdampak pada penekanan jumlah penyebaran Covid-19. Menurut Sanusi, dalam beberapa waktu terakhir ini, trend penyebaran Covid-19 sudah bagus dengan adanya sejumlah penurunan.

Yang ia jadikan sebagai indikator adalah jumlah penyebaran Covid-19 di tingkat RT dan RW. Hal itu juga mengacu pada orientasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sudah memasuki jilid ke 5.

“Karena di PPKM Mikro ini kan parameternya RT dan RW, jadi ngitungnya di jumlah RT dan RW. Kalau jumlah desanya memang 378. Tapi kondisinya, bisa saja satu desa ada 1 RT yang masih (zona) merah. Makanya dihitungnya dari lingkungan RT dan RW,” tegas Sanusi, Senin (26/4/2021).

Sanusi menyebut, saat ini masih ada 110 RT dan RW di Kabupaten Malang yang diupayakan agar bisa menjadi zona hijau Covid-19. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), ada sebanyak 3.305 RW dan 13.906 RT di Kabupaten Malang.

“Tinggal 10 RT dan RW yang masih belum menjadi zona hijau. Nah kami ingin kondisi ini tetap terjaga. Makanya kami imbau masyarakat untuk sementara tidak mudik. Untuk mencegah adanya mutasi manusia dan menyebabkan kerumunan,” terang Sanusi.

Sanusi berharap bahwa kebijakan larangan mudik ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat menekan jumlah penyebaran Covid-19. Meskipun, dalam moment Hari Raya Idul Fitri, masyarakat juga diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat bersilaturahmi dengan sanak saudara.

“Kalau mau silaturahmi ke sanak saudara di sekitar saja dulu. Hindari kerumunan dengan tidak membuat mutasi manusia yang berlebihan seperti mudik. Pakai masker dan jaga jarak. Kalau bisa jangan open house. Saya juga tidak open house di Kabupaten Malang,” beber Sanusi.

Selain itu, larangan mudik juga ia tegaskan bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang.

“ASN juga dilarang. Nanti kita akan gunakan tracing. Kalau nekat, sudah ada sanksi sesuai arahan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” pungkasnya.(yog/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar