Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Bupati Malang Definitif Segera Dilantik

Malang (beritajatim.com) –Bupati Malang definitif tidak lama lagi akan dilantik. Hal itu setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sudah mengesahkan atau memutuskan Pemberhentian Bupati Malang non aktif yakni Rendra Kresna.

Dimana Surat Keptutusan (SK) Mendagri itu, diterbitkan berdasarkan Nomor 131.35-3775 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Malang.

Berdasarkan SK tersebut, Keputusan Mendagri Nomor 131.35-595 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, saudara Rendra Kresna disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Malang masa jabatan 2016-2021 dan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 132.35-596 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, saudara HM.Sanusi disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Bupati Malang masa jabatan 2016-2021.

Namun, setelah Rendra Kresna tersandung masalah hukum dan menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Mendagri mengeluarkan SK Nomor 131.35-1085 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019.

SK itu berbunyi saudara Rendra Kresna diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Malang. Karena telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dengan berdasarkan Register Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Surabaya tanggal 20 Februari 2019, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempuanyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sehingga, dengan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 37/Pid.Sus/TPK/PN Surabaya tanggal 9 Mei 2019, terdakwa Rendra Kresna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, serta denda Rp 500 juta.

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga dengan diberhentikan Rendra Kresna dari jabatan Bupati Malang, maka Wakil Bupati Malang HM.Sanusi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pengesahan Pemberhentian Bupati Malang pun telah ditetapkan Mendagri pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan turunnya SK Pengesahan Pemberhentian Bupati Malang tersebut, maka DPRD Kabupaten Malang akan melakukan Sidang Paripurna untuk mengusulkan Plt Bupati Malang HM.Sanusi dilantik sebagai Bupati Malang definitif.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, Rabu (28/8/2019) mengatakan, jika pihaknya pada hari ini menggelar Sidang Paripurna untuk mengusulkan HM. Sanusi dilantik sebagai Bupati Malang definitif ke Gubernur Jatim. Namun, setelah kita usulkan ke Gubernur, untuk soal waktu kapan dilakukan pelantikan pihaknya tidak tahu.

“Silakan teman-teman wartawan menanyakan kapan rencana dilakukan pelantikan Bupati Malang definitif kepada Gubernur Jatim maupun ke Mendagri. Karena anggota dewan hanya sebatas mengusulkan saja, dan yang memiliki kewenangan adalah Mendagri,” pungkas Sasongko yang juga Politikus gaek PDI Perjuangan itu. (yog/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar