Peristiwa

Bupati dan Kajari Trenggalek Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah, SH., MH., tandatangani kerjasama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara di daerahnya. Nota kerjasama ini ditandatangani oleh keduanya pada, Selasa (15/6/2021)
Trenggalek (beritajatim.com) – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah, SH., MH., tandatangani kerjasama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara di daerahnya. Nota kerjasama ini ditandatangani oleh keduanya pada, Selasa (15/6/2021) di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam kegiatan tersebut  mengatakan ini adalah momentum yang harus kita syukuri. “Kerjasama yang lalu-lalu telah kita laksanakan dan membawa hasil yang baik,” ujarnya usai menandatangani nota kerjasama ini.
Memuji Kajari perempuan di Trenggalek itu, politisi muda ini menyatakan “punya slot di pasar tapi digunakan untuk publik interest dan profid benefid, bukan untuk emotional interest. Kalau saya diberi pasar akan saya gunakan untuk jualan namun justru digunakan ibu kajari untuk memberikan penyuluhan, bantuan hukum, informasi hukum bagi pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.
Ini salah satu langkah yang baik, literasi hukum juga kepada seluruh masyarakat dan kerjasamanya juga di cafe pelayanan publik. Dan mungkin nanti akan lebih tersebar ke kecamatan-kecamatan terjauh, sehingga betul betul nanti pembangunan di Trenggalek ini antara masyarakatnya, pemerintahnya, kemudian peran swasta itu sadar hukum dan taat pada peraturan yang ada.
Dengan adanya pendampingan tata kelola dan manajemen resiko, dinas-dinas ada perbaikan. Terbukti saat ini temuan BPK yang menyatakan kita ini lebih bayar karena volume, rasionya menurun lebih jauh.
Kalau dulu hampir miliaran, di beberapa projek ada yang 50, 100 dan itu banyak. Di exit BPK saya melihat cuma 7 juta atau nilainya tidak signifikan. “Saya yakin ini juga karena pendampingan Kejaksaan, sebelum ada audit BPK trlah memberikan saran-saran yang biaa ditindaklanjuti oleh dinas,” tutupnya.
Sedangkan Kajari Trenggalek, Darfiah SH., MH., dalam kesempatan kerjasama ini berharap dapat menguntungkan banyak pihak di bidang penanganan permasalahan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara.
Diharapkan juga olehnya kerjasama antara Korp Adyaksa dan Pemkab Trenggalek bisa terus terjalin meskipun para pejabat di Kejaksaan Negeri Trenggalek berganti. Menurut Darfiah, ini sumbangsih yang bisa dilakukan kejaksaan kepada daerah. “Sesuai kata pepatah dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung,” imbuhnya.
“Para Jaksa Penuntut Umum ini diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan penangan hukum, memberikan pendampingan supaya program–program dapat berjalan,” jelasnya.
“Perlindungan dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) ini, merupakan bagian dari tugas pokok fungsi kejaksaan dalam perlindungan terhadap aparat pemerintah,” lanjutnya.
Tidak hanya menyelesaikan masalah legal opinion dan pertimbangan hukum, lanjut Darfiah, para jaksa juga bertugas menjadi pengacara negara yang ditugaskan bisa memberikan masukan-masukan dalam hal kerjasama antar lembaga berkaitan dengan masalah administrasi hukumnya.
Pengacara negara juga bisa menjadi mediator dan fasilitator, jika ada permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat dari kerjasama antara lembaga, tandasnya. [nm/ted].


Apa Reaksi Anda?

Komentar