Peristiwa

Bupati dan DPRD Jember Bertemu Tanpa Titik Temu

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief bertemu dengan pimpinan dan panitia angket DPRD Jember, Jawa Timur, di gedung parlemen, Senin (20/1/2020) sore.

Pertemuan kedua belah pihak berlangsung tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. Namun Itqon berhalangan hadir.

Usai pertemuan, Bupati Faida mengatakan, ada undangan tertulis untuknya dari DPRD Jember. “Kami anggap ini respons dari DPRD ketika kami memberikan surat resmi tertulis untuk minta penjadwalan ulang setelah 17 Januari 2020 untuk undangan pertama. Kami tidak bisa menghadiri karena kami perlu mengevaluasi, mempelajari tentang pelaksanaan hak angket DPRD tersebut,” katanya.

Faida mengatakan ada pandangan kritis dari eksekutif terhadap hak angket. Ia sudah menyiapkan jawaban tertulis tentang hal-hal yang menjadi perhatian DPRD Jember. “Meskipun kami telah mengambil kesimpulan tentang pandangan-pandangan kritis kami terhadap pelaksanaan hak angket ini. Tapi kami menghargai hal-hal yang jadi perhatkan Dewan agar tidak menjadi keresahan masyarakat. DPRD dan masyarakat berhak mendapatkan informasi dan jawaban langsung dari bupati dan wakil bupati. Kami hadir di sini menghadiri undangan resmi DPRD namun tampaknya forumnya belum siap untuk itu,” katanya.

Faida merasa jawaban tertulis itu layak untuk diterima DPRD Jember dan jadi pertimbangan parlemen untuk jadi bahan pertimbangan melangkah selanjutnya.

Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember David Handoko Seto menyatakan, tak ada titik temu di antara kedua belah pihak. “Beliau menganggap panitia angket masih diragukan keabsahannya. Beliau ingin menyerahkan jawaban tertulis dan membacakannya di depan panitia angket. Karena kami menganggap bahwa hak angket ini sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, maka kami menyatakan kepada bupati: kalau bupati mau masuk ke ruang rapat panitia angket, maka bupati harus mengakui dulu bahwa panitia angket ini sudah sah dan sesuai regulasi,” katanya.

Panitia angket memang menerima jawaban tertulis dari Bupati Faida. Namun jawaban tertulis ini tidak akan dibahas. “Kami tidak akan pelajari itu karena kami menganggap itu tidak penting,” kata David.

Jawaban tertulis seharusnya diberikan saat Bupati Faida diundang dalam sidang paripurna interpelasi, sidang di mana ia justru tak hadir. Jawaban yang diberikan saat ini dinilai David hanya sepihak tanpa DPRD bisa menanyakan persoalan kepada organisasi perangkat daerah terkait. (wir/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar