Peristiwa

Bubarkan Acara KAMI, Ini Penjelasan Polda Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Polisi membubarkan acara yang diselenggarakan oleh organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Polisi beralasan, pembubaran dilakukan demi keselamatan masyarakat, karena kegiatan tersebut dianggap melanggar undang-undang atau Peraturan Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, sebelum akhirnya dibubarkan Polisi, kegiatan ini dilakukan secara berpindah-pindah. Awalnya kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya, namun di lokasi tersebut banyak penolakan dari masyarakat, dan kegiatan tersebut dipindah di Museum NU, Jalan Gayungsari Surabaya, di tempat tersebut juga mendapat penolakan, dan akhirnya kegiatan tersebut berpindah lagi di Graha Zabal Nur Surabaya, dan akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan Polisi.

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020, Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020, dan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020, dan Peraturan Walikota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbub) di seluruh Jawa Timur, bahwa setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, wajib dilakukan adanya asesmen.

“Asesmen di sini adalah, untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, melakukan rapid, kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan masker,” jelas Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jatim, Senin (28/9/2020).

Selain itu, Kombes Pol Trunoyudo mengatakan, dengan mendasari Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2017, tentang tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik. Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, di mana penyelenggara wajib meminta izin keramaian. Namun dalam hal ini kegiatan tersebut tidak memiliki izin sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017.

“Yang selanjutnya adalah, juga adanya kontra dengan kegiatan tersebut, maka dalam hal ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, juga adanya peraturan terkain dengan pandemi Covid-19, kedua-duanya kita lakukan penghentian kegiatan. Mengingat keselamatan rakyat atau masyarakat adalah hukum yang tertinggi,” tegas Kombes Pol Trunoyudo.

Kabid humas Polda Jatim menambahkan, kegiatan-kegiatannya selanjutnya dapat dilakukan secara virtual, atau hal hal yang tidak mengumpulkan massa. [uci/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar