Peristiwa

BKSDA Jatim Evakuasi Buaya Muara Milik Warga Kauman Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto mengevakuasi buaya muara milik warga di Lingkungan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Warga resah dengan keberadaan buaya yang berusia 10 tahun tersebut.

Buaya tersebut dibeli dan dipelihara Wariyanto, warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto sejak berusia 2,5 tahun. Sehingga saat ini, buaya dengan nama latin ‘Crocodylus porosus’ ini berukuran besar dengan panjang mencapai kurang lebih dua meter tersebut membuat warga resah.

Kepala Seksi Konservasi Wil III Surabaya, Bidang Wilayah II BKSDA Jawa Timur, Dodit Ari Guntoro mengatakan, pihaknya melakukan evakuasi setelah pengecekan di kondisi satwa liar tersebut. “Kesejahteraan satwa kurang. Kondisi kandang yang tak memungkinkan untuk ukurannya dan pemilik tidak memiliki izin,” ungkapnya, Senin (24/8/2020).

Masih kata Dodit, diprediksi satwa predator yang tergolong dilindungi sudah memasuki masa kawin. Selain meresahkan warga sekitar, buaya juga sering mengamuk sehingga pemilik dengan sukarela menyerahkan buaya miliknya ke petugas. Awalnya pemilik tidak mengetahui jika satwa ini termasuk jenis satwa yang dilindungi Undang-undang.

“Pemilik baru menyadari setelah temannya dari PMI Kota Mojokerto mengingatkan jika buaya muara termasuk hewan yang dilindungi. Sebelumnya, oleh pemilik sudah akan diserahkan ke Taman Safari Indonesia Prigen, Pasuruan. Kebetulan kandang buaya kita di Kutisari Surabaya tidak memungkinkan karena ada tiga ekor di sana,” jelasnya.

Sehingga buaya tersebut akan dititipkan ke Predator Fun Park di Batu, Malang untuk dilakukan rescue sementara. Proses evakuasi dilakukan dengan Standart Operasional (SOP) BKSDA terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Yakni dengan pengukuran panjang hewan, penentuan jenis kelamin, dan pemberian tanda khusus atau label khusus di bagian ekor untuk proses rescue.

“Kami BKSDA kan berusaha melakukan tindakan preventif terlebih dahulu, untuk mengedukasi warga terkait aturan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Kalau ada yang tidak bisa diedukasi, otomatis akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti pihak berwajib. Karena ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menyalahi aturan Permen LHK P106 tahun 2018 tersebut jika tidak memiliki izin maupun bersifat kooperatif,” tegasnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar