Peristiwa

Biaya PTSL Rp 366 ribu di Desa Watesumpak Mojokerto Sesuai Kesepakatan Warga

Mojokerto (beritajatim.com) – Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 366 ribu sesuai kesepakatan warga.

Bahkan, panitia PTSL Desa Watesumpak mengantongi surat pernyataan terkait besaran biaya PTSL yang sudah disepakati bersama.

Salah satu pemohon, Soponyono mengatakan, sebelum menentukan biaya, panitia mengumpulkan warga untuk melakukan pembahasan terkait biaya yang akan dikeluarkan warga untuk pengurusan PTSL. “Kebutuhan biaya untuk proses pengukuran, pembelian patok hingga materai dihitung panitia,” ungkapnya, Minggu (10/11/2019).

Dari penghitungan panitia akhirnya disepakati biaya PTSL Desa Watesumpak sebesar Rp 366 ribu. Bahkan saat itu, lanjut Soponyono, ia mengusulkan agar biaya dibulatkan menjadi Rp400 ribu. Namun usulan pembulatan menjadi Rp400 ribu setiap pemohon diitolak panitia sehingga biaya yang harus ditanggung pemohon hanya Rp366 ribu saja.

“Setelah disepakati, semua pemohon menandatangani surat pernyataan atas besaran biaya tersebut. Saat proses pengukuran lahan dan pematokan, warga bahkan masih peduli dengan panitia dan memberi rokok hingga menyediakan makanan. Karena warga tahu biaya yang telah dibayar, hanya untuk kebutuhan sertifikat. Bukan demi keuntungan panitia,” katanya.

Menurutnya, dari 1.300 pemohon PTSL di Desa Watesumpak, belum satupun pemohon yang sudah menerima sertifikat tanah hasil PTSL. Karena, proses pengukuran baru dilakukan beberapa bulan lalu. Terkait laporan warga Desa Watesumpak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto terkait dugaan pungli PTSL membuat panitia PTSL Desa Watesumpak.

“Semua proses sudah dilakukan secara prosedural, biaya sebesar Rp366 ribu merupakan hasil kesepakatan warga. Data kami sangat lengkap. Biaya sebesar Rp366 ribu tersebut dengan rincian, untuk pendaftaran sebesar Rp150 ribu, pembelian patok, materei hingga biaya ukur dari BPN. Semua itu dibebankan ke pemohon,” jelas Ketua PTSL Watesumpak, Subidiono.

Dengan jumlah pemohon 1300 orang, dan panitia hanya 22 orang, kata Subidiono, panitia bekerja keras sejak bulan April 2019 lalu. Mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hingga pengisian data secara detail. Menurutnya, jika memang ada kesalahan, panitia mengaku siap diklarifikasi Kejari Kabupaten Mojokerto.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Jumat (8/11/2019) pekan lalu. Mereka meminta pihak Kejari Kabupaten Mojokerto segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan kasus pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program pembuatan sertifikat gratis melalui program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2019 di desa mereka dinilai tidak transparan. Warga diminta menyerahkan biaya administrasi untuk pendaftaran PTLS oleh panitia dan oknum perangkat desa rata-rata Rp366 ribu. Bahkan warga tidak diberikan kwitansi bukti pembayaran.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar