Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Bersama 50 Kepala Daerah, Bupati Mojokerto Tandatangani Nota Kesepakatan Smart City

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati tandatangani nota kesepakatan Smart City dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika Kemetrian Kominfo RI bersama 50 pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia. Penandatanganan nota kesepakatan Smart City tahun 2022 bersama 50 kabupaten/kota se-Indonesia ini yang dilangsungkan secara daring.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto mengikuti daring bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Command Center Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut dilakukan terwujudnya Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati menjelaskan terkait manfaat yang didapat dari Smart City, yaitu menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan. Program dari Kementerian Kominfo terkait dengan dengan Smart City tidak lepas dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Itu hanya pada government (pemerintah), tapi kalau Smart City itu lengkap, semua dari aspek yang ada di kabupaten/kota. Kita saat ini komitmen dan fokus dalam pengembangan Smart City skala prioritas. Pertama kita ingin sempurnakan SPBE dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Kedua terkait dengan Smart Environment, kita bersama-sama melaksanakan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (21/4/2022).

Hal tersebut untuk mewujudkan lingkungan yang bersih yang hijau yang memberikan support besar terhadap kehidupan, termasuk juga nanti memperkuat Smart Living terkait dengan Call Center. Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini, menjelaskan dalam mengembangkan Smart City, terjadinya pergantian dari kepala daerah maupun kepala dinas terkait dengan program yang dijalankan tidak bisa berubah lagi.

“Karena sudah ada masterplan yang menjadi tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jadi kehadiran Kementerian Kominfo itu adalah terkait dengan kita menyiapkan masterplan, sehingga ketika masterplan ini sudah ada, maka nanti tinggal melaksanakan masterplan yang sudah dibikin tadi, sehingga nanti ganti kepala daerah masterplan sudah ada, ganti kepala Kominfo, masterplannya sudah ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, dalam memberikan contoh kecil dalam penggunaan teknologi yang sudah digunakan oleh Indonesia, lanjut Bupati, penentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level Covid-19 di kabupaten/kota se-Indonesia sudah menggunakan sistem teknologi. Dalam mengembangkan Pemkab Mojokerto berbasis Smart City, Bupati juga berharap dengan komitmen yang ada para OPD di Kabupaten Mojokerto dapat berkembang dan terus belajar dalam menuju digitalisasi.

“Sama dengan kita pengendalian Covid-19 juga begitu, penentuan PPKM level dari sistem. Kalau kita mau tetap di Level 1, bagaimana caranya kita bisa masuk di sistem. Mudah-mudahan kita sudah berkomitmen, kita sudah menguatkan niat ini sudah tuntutan zaman mau tidak mau sekarang itu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ter-digitalisasi,” tegasnya.

Bupati meminta agar semuanya meskipun ini tidak mudah harus belajar keras, harus membangun infrastruktur digital, harus berkomitmen bagaimana sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan konvensional. Bupati meminta agar semua berupaya untuk selalu lebih baik. [tin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar