Peristiwa

Berpakaian APD, Projo Demo Tuntut Transparansi Anggaran Covid

Aktivis Projo Jombang saat melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD setempat, Kamis (2/7/2020). [Foto/Yusuf Wibisono]

Jombang (beritajatim.com) – Puluhan aktivis Projo Jombang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD setempat, Kamis (2/7/2020). Salah satu tuntutan yang diusung Projo adalah transparansi anggaran Covid-19 di Kabupaten Jombang.

Dalam aksi tersebut, para pendemo mengenakan pakaian APD (alat pelindung diri) berupa jas hujan. Mereka juga memakai masker, serta membawa alat semprot. Selama aksi berlangsung, salah satu pendemo menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi demonstrasi.

Begitu sampai di gedung depan gedung dewan, aktivis Projo membentuk barisan dengan menerapkan social distancing. Seiring dengan itu, para pendemo membentangkan poster bernada tuntutan yang intinya meminta agar pemerintah mengendepankan kejujuran dan transparan dalam mengelola anggaran di tengah pandemi.

Ketua Projo Jombang Djoko Fatah Rachim kemudian bergeser ke depan massa. Dia melakukan orasi dengan berapi-api. Fatah membeber kejanggalan penanganan Covid-19 di Kota Santri. “Anggaran penanganan Covid-19 di Jombang sangat besar, kisaran Rp 140 miliar. Namun hal itu tidak pernah disosialisasikan,” kata aktivis yang kerap menyoroti persoalan korupsi ini.

Fatah mengungkapkan, selama ini penanganan Covid di Jombang cenderung tertutup. Pemerintah tidak membeberkan berapa anggaran yang terserap. Kemudian penggunaaan untuk apa saja anggaran sebesar Rp 140 miliar itu. “Jadi pemerintah Jombang harus mempublikasikan anggaran tersebut,” kata Fatah.

Apakah ada indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran itu? Fatah tidak berani memastikan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada evaluasi atau laporan pertangungjawaban. Juga belum ada temuan hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Demo aktivis Projo Jombang yang diwarnai aksi penyemprotan cairan disinfektan, Kamis (2/7/2020). [Foto/Yusuf Wibisono]
“Yang pasti kita meminta agar pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan anggaran. Yakni, penggunaan dana tersebut wajib dipublikasikan. Kegunaannya untuk apa saja,” sambung pria kelahiran Madura ini.

Soal massa aksi yang mengenakan APD, Fatah menjelaskan, Projo memang menerapkan protokol kesehatan. Karena itu imbauan pemerintah. “Makanya dalam demo kali ini kita juga mengenakan APD. Namun karena keterbatasan dana, kita memakai jas hujan,” sambungnya.

Usai orasi, para pendemo ditemui dua anggota dewan, yakni Choirul Anam dan Ahmad Tohari. Namun hanya 15 orang yang dibolehkan masuk ke gedung dewan guna menyampaikan aspirasi. Dalam dialog tersebut, perwakilan pendemo menyampaikan segala permasalah Covid yang ada di lapangan. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar