Peristiwa

Berkas Kasus Eksploitasi Alam Kades Non Aktif di Mojokerto Segera Dilimpahkan ke PN Tipikor

Kades Lebak Jabung non aktif, Arif Rahman saat digiring ke mobil untuk dibawa ke tahanan Mapolres Mojokerto beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto segera melimpahkan berkas kasus eksploitasi alam yang menjerat Kepala Desa (Kades) Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto non aktif Arif Rahman. Ini setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Rahmat Hidayat membenarkan, jika berkas pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan sejak tanggal 8 Agustus 2020 lalu sudah hampir kelar. “Minggu ini sudah P21 dan dalam waktu dekat dilimpahkan ke PN Tipikor,” ungkapnya, Selasa (22/9/2020).

Masih kata Kasi Pidsus, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ancaman enam tahun penjara. Tersangka melakukan normalisasi di Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun tahun 2014-2017. Hasil penjualan tanah sebesar Rp2 milyar tidak masuk kas desa tapi masuk kantong pribadi.

“Akibat eksploitasi alam yang dilakukan tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp403.800.000. Karena dari hasil penjualan Rp2 milyar, sebagian digunakan untuk untuk masyarakat dan membangun fasilitas umum. Obyek yang dihitung oleh inspektorat yang diterima tersangka,” katanya.

Yakni sebesar Rp403.800.000. Uang tersebut merupakan kelebihan dan uang tidak dibagikan atau dimanfaatkan sehingga ini yang dihitung Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai kerugian negara. Untuk uang yang dibagikan ke warga, lanjut Kasi Pidsus, tidak dihitung dalam kerugian negara.

“Penjualan TKD seharusnya uang masuk kas desa dan ini tidak masuk kas desa, juga tidak izin pemerintah desa. Masyarakat wajar jika pimpinan ditahan bereaksi, orang awam tidak tahu. Namun hukum tetap jalan, masyarakat harus diberi kesadaran tentang hukum. Karena memang sebagian uang itu diberikan kepada masyarakat tapi ini buka dihitung sebagai kerugian negara,” ujarnya.

Kasi Pidsus menambahkan, sebelum tersangka ditahan Kejari Kabupaten Mojokerto dan dititipkan di sel tahanan Mapolres Mojokerto, tersangka sudah menitipkan separuh dari kerugian negara tersebut yakni sebesar Rp 223 juta. Uang tersebut dititipkan penyidik sebelum tersangka ditahan.

“Uang itu saat ini ada di kas desa dan kas desa tersebut di blokir. Setelah dilakukan penyidikan ada etikad baik untuk mengembalikan. Pengembalian uang, kooperatif mengakui kesalahan mungkin menjadi pertimbangan atas tuntutan dan vonis, minimal uang pengganti tidak ada namun bukan menjadi jaminan. Sekarang banyak diutamakan pengembalian uang negara,” tegasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar