Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Beri Pesangon Tak Sesuai Aturan, Perusahaan di Surabaya Digugat Pekerja

PT WGI digugat 14 pekerjanya di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Surabaya, Senin (25/10/2021).

Surabaya (beritajatim.com) – PT WGI digugat 14 pekerjanya di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Surabaya, Senin (25/10/2021).

Gugatan ini diajukan terkait adanya Surat Keterangan Referensi Kerja dengan maksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, yang faktanya tanpa adanya pembayaran hak pesangon, hak penghargaan Hak Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Para Pekerja.

Supi’i salah satu dari 14 pekerja di PT WGI yang dipensiunkan usia 59 tahun ini mengaku belum mendapatkan uang pesiun atau pesangon. Dirinya hanya diberikan surat keterangan referensi kerja.

Dirinya juga sempat melakukan negoisasi dengan perusahan, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Yang mana perusahaan menawarkan Rp 20 juta untuk perorang. Nominal tersebut tentunya jauh dari aturan pesangon yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp 135 juta.

Supi’i juga menganggap bahwa uang pesangon Rp 20 juta tersebut tidak sepadan dengan pengabdiannya di perusahaan yakni selama 35 tahun. Bahkan, saat ini sudah berkembang menjadi tiga cabang.

“ Kita tidak menuntut banyak, hanya minta agar perusahaan memberikan hak kita saja,” ujar Supi’i.

Sementara, kuasa hukum dari pihak penggugat yakni Agoes Soeseno mengatakan, sebelum mengajukan gugatan pihaknya sempat melakukan mediasi dua kali ke Dinas Tenaga Kerja Surabaya, namun pihak PT. WGI tidak meberikan tanggapan.

” Bahkan kami sempat mengirimkan dua kali surat ke PT WGI dengan tembusan Disnaker Surabaya, namun tetap hasil tidak ada tanggapan,”ucap Agoes.

Agoes menjelaskan para penggugat ini di PHK pada tanggal 16 Mei 2020 maka yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

” Sebagaimana anjuran mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan kalimat “Agar perusahaan PT WGI membayarkan hak-hak sdr. Supi’i dan kawan-kawan (14 orang) karena usia pensiun berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003,”jelasnya.

Agoes menambahkan, para pekerja ini sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui namun belum adanya titik terang penyelesaian.

Agoes menambahkan, Para Penggugat sudah menunggu beberapa waktu namun tidak mendapat tanggapan tertulis dari Tergugat terkait dengan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2021, maka Para Penggugat berpendirian Tergugat telah dengan nyata-nyata melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dibuktikan sampai dengan diajukan Gugatan Para Penggugat tidak adanya itikat baik untuk melakukan Pembayaran Hak Pesangon, Hak Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Para Penggugat.

Bahwa untuk menjamin agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini dengan baik maka perlu adanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap terhadap obyek Tanah dan bangunan seluruh isinya tidak terkecuali semua yang melekat atau berada diatas Tanah dan Bangunan Milik PT WGI  selaku tergugat di Jl. Mastrip Karangpilang Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. [uci/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar