Banyuwangi (beritajatim.com) – Prestasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kian gemilang usai dinobatkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten. Pemberian penghargaan itu seiring berbagai inovasi dan pembenahan yang diusung oleh daera di ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Penyerahan penghargaan tepat pada upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Pada kategori ini, Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,” ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Ipuk menyebut, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak.
“Saat ini, kita sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Kita targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM,” paparnya.
Banyuwangi Sinergi Dokter hingga Bidan, Turunkan AKI dan AKB
Menurut Ipuk, anyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan di tengah banyak tantangan dan keterbatasan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen, ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
“Stunting juga terus kita turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95 persen. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisioo tinggi,” jelas Ipuk.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemberian penghargaan itu untuk memotivasi penerapan otonomi daerah. “Semoga ini akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah,” ungkapnya.
Tito mengingatkan pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik.
“Sejak dimulai pada 1999, Otonomi Daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur dan presiden,” terang Tito.
Seiring perkembangan waktu, Tito juga berharap, penerapan Otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan Otda bisa berjalan dengan lancar. (rin/ted)
Komentar