Peristiwa

Bansos di Jember: Ruwet di Kota, Kisruh di Desa (1)

Jember (beritajatim.com) – Video yang menayangkan protes warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, kepada Bupati Faida merupakan potret problem pembagian bantuan sosial yang berpangkal dari masalah pendataan.

Pengurus pemerintahan terbawah akhirnya harus bersiasat untuk memastikan agar tidak ada kecemburuan sosial di antara problem tak tepat sasarannya bantuan.

Dalam video itu, warga mempertanyakan bantuan sosial yang tak tepat sasaran. “Kalau di tempat kami, 40 persen yang luput. Yang membuat iri warga, ada dua orang yang mampu dapat bantuan sosial tunai: satu orang pengusaha dan satu orang lagu punya mobil. Ini menyulut rasa keadilan masyarakat, kenapa yang mampu kok dapat,” kata Agus Sumardiono, Ketua RW 028 di Lingkungan Pattimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Sabtu (23/5/2020).

Bantuan sosial tidak tepat sasaran ini membuat pengurus RT dan RW jadi sasaran warga. Padahal mereka tidak dilibatkan dalam pendataan. “Tiba-tiba data muncul dan dikabari: ‘ini data warga Anda yang dapat bantuan’. Ini dilemanya. Kami kan bingung,” kata Agus.

Tak ingin terjadi konflik, pengurus RT dan RW mengumpulkan warga di musala. Di sana, mereka menjelaskan kepada warga. “Karena waktu hendak pencairan bantuan, di wilayah kami sudah ramai. Masyarakat sudah mengakses nama-nama penerima bantuan melalui media massa. Warga miskin yang tidak menerima bantuan banyak yang komplain kepada RT-RW,” kata Agus.

Berada dalam posisi dilematis membuat Agus geram. Dia dan para ketua RT sepakat untuk mempersilakan petugas pemerintah daerah untuk memberikan sendiri kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada warga tanpa didampingi. “Ada enam orang penerima. Tiga orang di antaranya sudah meninggal dunia, tapi namanya masih muncul. Kartu tidak bisa diberikan kepada ahli waris dan dikembalikan kepada bank,” kata Agus.

Agus dan para ketua RT sepakat tidak mendampingi petugas ke rumah penerima bantuan, karena tak ingin disalahpahami warga. “Kalau kami mengantarkan, nanti warga mereka kami yang melakukan pendataan,” katanya.

Agus akhirnya mengontak warga yang menerima bantuan agar datang ke rumahnya. “Jadi kartu itu diterima di rumah saya. Tapi kartunya belum ada isinya apa-apa,” katanya.

Persoalan di lapangan ini yang hendak disampaikan Agus dan pengurus RT kepada Bupati Faida, saat pemberian sembako dan uang kepada santri Pondok Pesantren Riyadush Sholihin yang tidak pulang kampung. Mereka berharap ada solusi dari sang bupati.

Apalagi, ternyata ada warga miskin penerima bantuan sosial tunai bernama Sukasih yang belum menerima haknya karena persoalan administratif. “Data dalam calon penerima sudah benar, warga saya di Jember Kidul. Tapi saat pencairan di kelurahan, nama warga saya itu tidak ada,” kata Agus.

Ketua RT 05 Fatmawati harus ikut sibuk mendatangi Bank BRI untuk mengklarifikasi hal ini. Ia disarankan menanyakan hal itu ke kelurahan. “Dari kelurahan, saya dilempar ke Dinas Sosial. Saya ingin memperjuangkan hak Bu Sukasih. Tapi sampai menjelang lebaran, tidak bisa. Dilempar sana-sini. Saya juga punya keterbatasan waktu,” katanya.

Menurut Fatmawati, dari 22 janda miskin di RT 05 yang sebenarnya berhak menerima bantuan sosial, hanya 11 orang yang masuk daftar penerima. Satu bantuan tidak tepat sasaran, karena diperuntukkan warga yang mampu secara ekonomi.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perluasan juga belum terealisasi. “Kami hanya mengumumkan nama-nama penerima bantuan dari kelurahan,” kata Agus.

Agus akhirnya harus bekerja keras mengupayakan bantuan mandiri untuk warga miskin yang tak masuk dalam daftar penerima bantuan. Bantuan dari donatur membuat pengurus RW bisa mendistribusikan 245 paket sembako kepada warga yang luput dari pendataan. “Ini juga untuk mengantisipasi ketahanan pangan. Kami punya teman-teman donatur untuk membantu,” katanya.

Penyiasatan juga dilakukan Fatmawati, yakni menawarkan pembagian bantuan kepada warga lain yang belum berhak. “Dengan keikhlasannya, si penerima mau berbagi bantuan (dengan warga lain yang berhak namun belum memperoleh bantuan),” katanya. Pengurus RT pun menyebutkan dengan jelas nama warga yang menerima pembagian bantuan itu agar diketahui publik.

Pengurus RT tidak memaksakan jika ada warga yang menolak berbagi. “Kalau tidak ikhlas, tidak apa-apa,” kata Fatmawati.

Dari sinilah, Fatmawati mengetahui kebesaran hati warga miskin dibandingkan warga mampu yang menerima bantuan sosial tunai. Dia sudah menawarkan kepada warga mampu yang menerima bantuan agar berbagi dengan warga miskin yang belum menerima bantuan.

“Tapi setelah bantuan itu sudah dipegang tangan, susah mau keluar lagi. Lebih gampang mereka (orang miskin) untuk memberikannya lagi (berbagi dengan yang lain),’ katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar