Peristiwa

Banjir Tempuran, Ini Solusi dari DPRD Kabupaten Mojokerto

Foto ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Masyarakat mendesak pemerintah daerah bisa memberikan solusi efektif untuk mencegah terjadinya banjir tahunan di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut direspon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Budi Mulya mengatakan, banjir yang merendam dua dusun di Desa Tempuran merupakan bencana tahunan. Banjir tersebut akibat dampak dari luapan Kali Gunting aliran Das Brantas yang merupakan wewenang Pemprov Jawa Timur.

“Saat musim hujan seperti ini, Desa Tempuran sudah menjadi langganan banjir. Meski ini merupakan kewenangan Pemprov Jatim, kita juga berhak monitoring lantaran kaitannya dengan wilayah Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Minggu (9/2/2020).

Masih kata Politisi Partai Gerindra, seharusnya Pemprov Jawa Timur harus lebih tanggap bencana karena di desa tersebut sudah lebih 10 tahun menjadi langganan banjir. Komisi III, lanjut Budi, sudah pernah membahas terkait penanganan terbaik solusi mencegah terjadinya banjir di Desa Tempuran.

“Solusi penanganan banjir di Desa Tempuran sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Kemungkinan kita akan mengusulkan secepatnya penanganan banjir di Desa Tempuran ini termasuk usulan ke Pemprov Jatim karena ini aliran sungai Das Brantas. Kalau banjir Dawarblandong masih ada kewenangan dari Pemkab Mojokerto,” katanya.

Masih kata Budi, butuh penangangan kongkrit untuk mencegah terjadinya banjir di wilayahnya. Menurutnya, Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto akan merencanakan kunjungan kerja di lapangan untuk melihat secara langsung kondisi desa terdampak banjir untuk mencari solusi terbaik.

“Kita akan lakukan kunjungan ke sana untuk melihat penyebab banjir. Kita juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan banjir dalam jangka pendek yakni memaksimalkan agar air banjir bisa surut secepatnya. Potensi banjir ini ada kaitannya dengan pintu air Rolak 9 yang mungkin akan dibuka lebih tinggi,” ujarnya.

Terkait normalisasi sungai di bantaran sungai Desa Tempuran merupakan wewenang Pemprov Jawa Timur, namun bisa diambil alih oleh pemerintah daerah jika tidak kunjung merealisasikannya. Pihaknya juga berencana akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto.

“Tapi sesuai prosedur kita harus konfirmasi ke sana (Pemprov Jatim, Red) jika akan melakukan normalisasi sungai. Kalau tidak DPRD lalu masyarakat mau mengadu kemana terkait dampak banjir ini paling tidak kita bisa mengusulkannya. Ya kita menerima aspirasi masyarakat secepatnya ditindaklanjuti,” tegasnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar