Peristiwa

Audiensi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Kota Mojokerto Berjalan Alot

Massa aksi di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi mahasiswa di Mojokerto menggelar aksi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Low Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Gedung DPRD Kota Mojokerto. Aksi di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto sempat berjalan alot.

Hingga Kamis (8/10/2020) sore, aksi mahasiswa masih digelar di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto. Audiensi dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto digelar dengan cara memblokade Jalan Gajah Mada. Ratusan mahasiswa didampingi Kapolresta Mojokerto dan Kapolres Mojokerto menggelar aksi dengan duduk lesehan.

Ratusan mahasiswa tersebut dari PMII, GMNI, HMI, BEM dan masyarakat Mojokerto. Massa menuntut Ketua DPRD Kota Mojokerto melakukan penandatanganan MoU yang sama dengan yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, di DPRD Kabupaten Mojokerto ditandatangani nota kesepahaman.

Setelah dilakukan audiensi antara Ketua DPRD Kota Mojokerto dan dijembatani Kapolresta Mojokerto dan Kapolres Mojokerto, akhirnya terjadi kesepakatan. Ada enam poin kesepahaman yakni DPRD Kota Mojokerto bersedia dan segera membuat komitmen bersama dengan aliansi mahasiswa dan rakyat Mojokerto, DPRD Kota Mojokerto mendorong untuk segera mengajukan yudisial review ke MK.

DPRD Kota Mojokerto mendorong untuk membuat Perpu, aliansi mahasiswa mendesak untuk melakukan selama tiga hari kerja, DPRD Kota Mojokerto wajib melaporkan hasil kepada aliansi mahasiswa Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto mengecam keras tindak represif kepada aktivis pembela rakyat.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Slamet Indarto mengatakan, mahasiswa menolak Omnibus Low Cipta Kerja karena tidak berpihak kepada buruh. “Atas nama investasi tapi saat mengambil kebijakan, pemerintah seharusnya seimbang. Antara hak buruh dan pemodal di Indonesia,” katanya.

Masih kata Slamet, ada tujuh poin yang tidak pro kepada rakyat. Jika memang DPRD tidak menolak maka mahasiswa akan mengajukan yudisial review dan mahasiswa meminta agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo turun tangan terkait hal tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, Omnibus Low Cipta Kerja merupakan kebijakan pusat. “Dikatakan menolak ya tidak karena kinerja kita berdasarkan UU apapun, dikatakan daerah menolak tidak bisa. Tapi aspirasi mahasiswa dan rakyat Mojokerto akan kita bawa ke Jakarta minggu depan,” tegasnya.

Setelah ditandatangani nota kesepahaman, ratusan mahasiswa melakukan long march meninggalkan depan Gedung DPRD Kota Mojokerto. Dengan mengendarai kendaraan roda dua, ratusan mahasiswa dikawal pihak kepolisian dari Polresta Mojokerto. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar