Kulon Progo (beritajatim.com) – Kabupaten Kulon Progo telah mengusulkan tanggap darurat kekeringan. Hal ini lantaran musim kemarau datang yang berkepanjangan.
Sebelum musim penghujan datang Pemkab Kulonprogo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo rutin melakukan dropping air di beberapa kawasan seperti kecamatan kecamatan yang ada tedampak kekeringan.
Sementara dari PJ Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan pihaknya saat ini berkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan air rumah tangga terlebih dahulu.
Made mengatakan sektor yang perlu jadi perhatian adalah rumah tangga. Sebab kebutuhan air bersih dari sektor ini terbilang tinggi, sehingga perlu upaya khusus.
“Kalau perlu, dibangun sumur bor di sumber air untuk memenuhi ketersediaan air bersih,” tuturnya Jumat (22/9/2023).
BACA JUGA:
Kulonprogo Bakal Usul Status Tanggap Darurat Kekeringan
Selain rumah tangga, Made mengatakan sektor lain yang juga membutuhkan air adalah pertanian. Kebutuhannya pun terbilang paling banyak.
“Akan kami bahas soal usulan Status Tanggap Darurat Kekeringan ini,” kata Made.
Ia mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sebagai respon atas usulan tersebut. Termasuk sektor mana yang jadi prioritas penanganan kekeringan.
Meskipun kondisi rumah tangga terancam kekeringan utamanya untuk penyediaan air bersih, namun sektor pertanian Kulon Progo masih dinilai aman dari potensi kekeringan. Ia mengacu pada ketersediaan pangan, terutama beras, yang masih sangat mencukupi.
“Sepanjang (kekeringan) tidak berdampak ke pertanian, Kulon Progo masih aman,” jelas Made.
Sebelumnya dari BPBD Kulon Progo mengusulkan Status Tanggap Darurat Kekeringan di musim kemarau ini. Usulan dilayangkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
BACA JUGA:
Kekeringan dan Gagal Panen, Kabupaten Sleman Gelar Pasar Murah
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa mengatakan Status Tanggap Darurat Kekeringan diajukan karena kuota tangki air bersih saat ini telah habis.
BPBD Kulon Progo menyiapkan sebanyak 83 tangki air bersih sejak Agustus. Namun karena sudah habis, pihaknya merasa perlu mengajukan usulan Status Tanggap Darurat Kekeringan.
Dengan adanya status tanggap darurat maka pihaknya dapat melakukan penggunaan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT). [aje/beq]
Komentar