Peristiwa

Antrean Pencairan BST di Kantor Pos Sidoarjo Sempat Mengkhawatirkan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) berdesakan antre pencairan senilai Rp 600 ribu di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Sidoarjo, Kamis (11/6/2020).

Antrean warga ini juga tampak tak mengindahkan protokol penanganan Covid-19. Bahkan, antrean dan kerumunan massa hampir berjalan beberapa jam tanpa menjaga jarak antar penerima bantuan tidak ada yang mengaturnya.

Usai antrean berjalan hampir 3 jam tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baru datang petugas Polresta Sidoarjo untuk mengantur antrean warga penerima BST itu. Berdasarkan data, ada sekitar 9.000 penerima BST itu. Mereka yang menerima berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Fatah, salah seorang penerima BST mengaku dirinya sudah antre sejak pukul 08.00 WIB. Akan tetapi sampai pukul 11.30 WIB, dirinya belum menerima bantuan uang tunai itu. Bahkan antreannya berjubel tanpa adanya jaga jarak (physical distancing).

“Sebenarnya saya sendiri sangat khawatir harus berkumpul dengan orang banyak seperti ini. Karena masih dalam pandemi Covid-19, antrean tanpa ada jaga jarak,” ucapnya.

Ketua Satgas BST Kantor Pos Cabang Sidoarjo, Abdul Latif mengaku sebenarnya sudah memberikan jadwal pengambilan bantuan uang tunai itu ke setiap desa.

Akan tetapi rencana itu, tidak berjalan dengan baik hingga berakibat menimbulkan kerumunan massa itu. “Sebenarnya, kami sudah mengatur jadwal pengambilannya setiap wilayah, tapi rencana itu tidak berjalan baik,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Latif menambahkan BST hari ini itu melanjutkan sisa KPM yang belum tersalurkan pada tahap pertama. Sedangkan untuk periode sekarang penyaluran bantuan tahap kedua. “Kebetulan saat ini untuk sisa tahap satu masa pencairannya hari ini. Sehingga sangat banyak warga yang datang kesini,” ungkapnya.

Sementara secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi menegaskan soal banyaknya kerumunan massa dalam pencairan BST itu mengaku banyak data dari Kemensos yang tidak sesuai dengan pengajuan dari desa. Selain itu, tidak berjalannya penjadwalan pencairan.

“Kami sudah berkordinasi dengan Kapolsek dan Kantor Pos, untuk waktu pencairan penerima KPM diperpanjang dua hari lagi. Selanjutnya juga harus diatur antreannya sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” tandas mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini. (isa/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar