Jember (beritajatim.com) – Media sosial bisa mengancam katahanan nasional jika reproduksi informasi bohong (hoaks) terus terjadi. Media massa arus utama punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan melalui pengecekan fakta yang benar.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur Arief Rahman mengatakan, media sosial dan media massa siber saling membutuhkan. Media sosial membantu perluasan pembaca media massa siber. “Semua media massa harus punya media sosial untuk menyampaikan informasi. Apalagi media sosial juga ingin dianggap sebagai media yang positif untuk masyarakat,” katanya.
Menurut Arief, media siber bisa menyehatkan ruang di media sosial dengan menyajikan berita yang sudah melewati prosedur jurnalistik yang benar. “Masyarakat harus dididik dan pengelola media menyadari, bahwa kita punya tanggung jawab besar,” katanya, usai acara Ngopi Budaya, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Sabtu (15/1/2022) malam.
Mudahnya orang mengunggah informasi ke internet bisa membuat pemangku kepentingan dan kebijakan dalam posisi serba salah. “Benar atau salah mereka tetap dalam posisi tidak enak. Misalnya pemegang anggaran mulai dari dinas hingga pemerintah desa,” kata Arief.
AMSI memiliki program Cek Fakta. “Semua informasi dalam bentuk teks, video, gambar bisa kita cek. Kami punya web cekfakta.com untuk menyampaikan kepada publik bahwa yang benar ini, dan yang hoaks ini. Sementara yang bisa memberi stempel hoaks adalah Kementerian Kominfo. Kami support itu, karena ini bagian dari tanggung jawab kami, wartawan, dan pengelola media. Jangan sampai info hoaks diambil dan malah diviralkan,” kata Arief.
Arief mengibaratkan hoaks seperti racun yang bisa memecah belah masyarakat. “Bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Banyak propaganda yang sifatnya direkayasa sedemikian rupa. Banyak sampah digital yang ingin kita bersihkan dari ruang publik,” katanya.
Mengatasi hoaks tak bisa sendirian. AMSI bekerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Hoaks ini harus ada cek fakta. Itu tak cukup lewat Google. Kalau foto dan video bisa dicek, ada aplikasinya. Tapi informasi yang misalkan di pelosok, perlu pengecekan ke sana. Kami ingin sharing sumber daya. Pemerintah punya jejaring sampai desa, ada bhabinsa, babinkamtibmas, AMSI punya wartawan. Ini bisa kita kolaborasikan, sehingga hoaks tadi bisa dilawan,” kata Arief. [wir/suf]
Komentar