Peristiwa

Amphibi Tajamkan Kembali Visi dan Misi Atasi Persoalan Lingkungan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Setelah sempat vakum selama masa pandemi Covid-19, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (Amphibi) Jawa Timur kembali aktif bergerak menyoroti dan memberi solusi berbagai persoalan lingkungan.

Aktifnya kembali DPW Amphibi Jatim ini ditandai dengan dilakukannya rapat kerja daerah (rakerda) bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Amphibi) Kabupaten Nganjuk pada Jumat (17/7/2020).

Rakerda tersebut untuk menyusun program kerja ke depan. Hadir dalam rakerda itu Ketua DPW Amphibi Jatim Samsul Hadi didampingi Saechurojji, Kabiro Hukum Sutarjo, dan Tim Investigasi Surya Darma.

Samsul Hadi menjelaskan, rakerda ini diperlukan untuk mempertajamkan kembali visi dan misi Amphibi. Bahwa Amphibi sebagai lembaga lingkungan hidup independen (NGO), bekerja sesuai amanat perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Meskipun sebagai lembaga pengawas atau sosial kontrol, tapi Amphibi selalu menjalin kerjasama juga membangun sinergitas dengan siapapun dan lembaga manapun termasuk industri,” katanya saat berada di kantornya di Ruko Sun City Sidoarjo Sabtu (18/7/2020).

Dia menambahkan, Amphibi selalu membuka ruang selebar-lebarnya kepada siapapun untuk bekerja sama dalam perbaikan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan demi terciptanya suasana lungkungan hidup yang asri, sejuk dan sehat.

Sejak awal berdiri 2016 lalu Amphibi selalu membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna mensosialisasikan program lingkungan.

“Amphibi juga sering terlibat langsung dalam aksi nyata perbaikan lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan seperti penanaman sejuta pohon, penanaman mangrove dan pembagian santunan,” terangnya.

Penasihat dan Kabiro Hukum Amphibi Jatim Sutarjo meminta jika ada masalah pelanggaran lingkungan, harus disikapi Pada saat ada temuan dugaan pencemaran lingkungan, pengurus DPD Amphibi di daerah-daerah, tentunya juga mengedepankan etika berorganisasi.

“DPD harus tetap berkordinasi dengan DPW dalam penyikapan dugaan pencemaran yang ditemui di daerah-daerah tersebut,” tutup dia. [isa/but]

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar