Peristiwa

Aliansi Rakyat Bojonegoro Desak Presiden Keluarkan Perpu Omnibus Law

Demo tolak Omnibus Law

Bojonegoro (beritajatim.com) – Aliansi Rakyat Bojonegoro menuntut kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) dan akan mengajukan Judicial Review terkait pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Mendesak presiden agar mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan, dan yang kedua menggugat melalui judicial review agar undang-undang omnibus law dicabut,” ujarnya usai melakukan aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Kamis (8/10/2020).

Dalam aksi yang melibatkan sekitar 300 orang perwakilan masyarakat sipil, mahasiswa dan pelajar itu, menolak penuh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Hasil pertemuan dengan perwakilan DPRD Bojonegoro yang menyatakan menolak penetapan UU Cipta Kerja itu juga akan dicetak dan dipublikasikan melalui banner.

“Kedepan kami juga akan memasang banner pertanyaan sikap dari DPRD Bojonegoro yang menolak pengesahan UU Omnibus Law,” ujar Muhammad Aksin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan, pihaknya menyatakan menolak pengesahan UU tersebut dengan alasan lebih melihat dan mengedepankan apa yang menjadi harapan dan suara masyarakat yang mayoritas sangat keberatan dengan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Isi dalam UU tersebut sangat merugikan bagi buruh dan masyarakat, kedua prioritas yang dilakukan pemerintah pusat harusnya lebih fokus untuk menyelesaikan kondisi pandemi yang terjadi saat ini,” jelas politikus Partai Demokrat itu.

Sukur Prianto ditengah massa aksi juga membuat surat pernyataan atas nama instansinya sebagai Wakil Ketua DPRD Bojonegoro yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada lima poin yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut.

Diantaranya, pertama mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI, kedua mengutuk dan mengecam keras kepada pemerintah yang terlibat dalam pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, ketiga, mengancam keras tindakan represif aparat saat melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi publik, keempat, mengajak seluruh mahasiswa, buruh dan pelajar terus bergabung pada gerakan kolektif untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, dan kelima DPRD Bojonegoro menolak adanya penetapan UU Omnibus Law. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar