Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Aliansi Mahasiswa Sampang Gelar Aski Demo Tolak Pilkades Serentak 2025

Aksi demo Aliansi Mahasiswa Sampang tolak Pilkades 2025 di depan gedung DPRD Sampang, Selasa (1/9/2025)

Sampang (beritajatim.com) – Belasan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk memprotes Surat Keputusan Bupati Sampang, Nomor:188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepela Desa Serentak Tahun 2025.

Dalam aksi tersebut, Mahasiswa menuding bahwa, adanya penundaan pelaksaan Pilkades hingga empat tahun lagi itu telah merampas hak-hak demokrasi rakyat. Oleh karena itu mereka menolak SK Bupati Sampang tentang pelaksanaan Pilkades serentak digelar 2025 mendatang.

“DPRD seharusnya membela kepentingan rakyat bukan mensosialisasikan kepentingan pemerintah. Hak interlpalsi, hak angket dan tugas pengawasan legislatif perlu dipertanyakan. DPRD sudah lepas tangan dalam mengontrol sistem pemerintahan Kabupaten Sampang,” teriak mahasiswa di depan gedung DPRD Sampang.

Selang beberapa menit melakukan orasi, ketua DPRD Sampang, Moh Fadol dengan didampinggi H.Fauzan Adima wakil Ketua DPRD. Keluar dari gedung dewan menemui mahasiswa. “Kita tidak bisa memutuskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, karena akan kita bahas ulang dengan komisi satu,” kata Fadol.

Sementara itu, H. Fauzan Adima juga menegaskan bahwa Peraturan Bupati (Perbub) adalah keputusan Bupati yang tidak bisa diintervensi oleh dewan. Mengenai urusan tanda tangan untuk menyepakati tuntutan pendemo, pihaknya mengaku juga mempunyai hak.

“Saya ini dulu juga mahasiswa seperti kalian. kami menghargai adik-adik ini melakukan demo dalam suasana pendemi Covid-19. Masalah tuntutan, ada ranah hukum yang bisa ditempuh,” tegasnya di depan mahasiswa.

Aksi demo Aliansi Mahasiswa Sampang tolak Pilkades 2025 di depan gedung DPRD Sampang, Selasa (1/9/2025)

Lantaran tidak menemukan titik kejelasan atas tuntutanya, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sampang itu membubarkan diri tetapi mengancam akan melakukan aksi serupa yang lebih besar lagi.

Namun, salah satu mahasiswa yang ditemui usai aksi demo tolak Pilkades 2025 itu mengatakan. Jika Pilkades ditunda hingga empat tahun lagi atau 2025 mendatang dikhawatirkan memicu terjadinya jual beli jabatan Kepala Desa (Kades), seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

“SK PJ kepala desa ini sangat rawan dengan jual beli, tetapi kita tidak berburuk sangka kepada pemerintah,” kata Iswanto salah satu koordinator aksi demo tolak Pilkades serentak 2025.[sar/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar